TRENGGALEK – Wakil Ketua DPRD Trenggalek Doding Rachmadi menegaskan dirinya sepakat dengan apa yang disuarakan puluhan perwakilan AKD (Asosiasi Kepala Desa) dan PPDI (Persatuan Perangkat Desa Indonesia) di gedung DPRD Kabupaten Trenggalek yang minta agar ADD tidak dipangkas untuk penanganan Covid-19 tahun ini.

“Saya sepakat dengan apa yang telah diaspirasikan teman-teman kades, agar ADD tidak dipotong,” kata Doding usai hearing dengan puluhan perwakilan AKD dan PPDI di aula gedung DPRD Trenggalek, Kamis (8/4/2021).

Menurutnya apabila terjadi pemangkasan untuk ADD maka bisa dipastikan keuangan di Pemerintahan Desa akan goyah.

Doding menjelaskan bahwa anggaran penanganan Covid 19 di tingkat desa telah dianggarkan melalui DD (Dana Desa) sebesar 8 persen.

Oleh karena itu jika ADD dipangkas untuk penanganan Covid 19, tentunya akan memunculkan masalah internal di Pemerintahan Desa. “Makanya kita berharap agar Pemkab Trenggalek bisa mencari solusi agar tidak mengurangi ADD,” ujarnya.

Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Trenggalek menyarankan solusi yang paling tepat agar ADD tidak dipangkas adalah dengan melakukan penyisiran anggaran di tiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah).

“Jadi ketika ada pos kegiatan di masing-masing OPD yang tidak terlalu urgen untuk tahun ini, bisa kita pending seperti dana adipura desa, rehab bangunan sekolah dan kegiatan lain yang tidak terlalu mendesak,” sebutnya.

Dia mengatakan bahwa total anggaran ADD yang ada saat ini seluruhnya Rp 101 miliar lebih. Sementara rencana pemangkasan ADD tersebut sejumlah kurang lebih Rp 5 miliar. “Makanya menurut kita masuk akal ketika teman-teman perangkat desa merasa terlalu berat hal itu dan kita berharap eksekutif tidak usah memotong ADD,” pungkasnya. (man)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS