JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani enggan berkomentar banyak soal peluangnya untuk menjadi Ketua DPR periode 2019-2024. Puan mengatakan, saat ini dia masih fokus pada jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Dirinya juga masih menunggu pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait hasil Pemilu Legislatif (Pileg) 2019.

“Saya masih fokus jadi Menko PMK sampai akhir masa jabatan dan saat ini kan kita masih menunggu hasil real count suara pada tanggal 22 Mei. Jadi masih fokus pada hal tersebut,” kata Puan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (14/5/2019).

Puan mengatakan, sesuai undang-undang, kursi Ketua DPR memang akan menjadi milik PDIP sebagai pemenang pemilu. Namun, siapa yang ditempatkan di posisi tersebut adalah sepenuhnya kewenangan parpol.

Puan mengaku belum ada pembicaraan di internal PDIP terkait penugasan pada posisi tertentu, termasuk untuk posisi ketua DPR. “Saya belum bicara di internal seperti apa karena kita masih menunggu hasil real count KPU 22 Mei,” jelas calon legislatif PDIP dari dapil Jawa Tengah V ini.

Saat disinggung soal peluangnya membuat sejarah dengan menjadi Ketua DPR perempuan pertama, Puan hanya menanggapi singkat sambil tersenyum. “Kamu harus bangga ini kalau ada perempuan,” ujarnya kepada wartawan perempuan yang mengajukan pertanyaan itu.

“Tapi saya belum tahu, belum bicara sampai ke situ. Masih nunggu real count, kita tunggu saja,” sambung dia.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Eriko Sotarduga sebelumnya menyebut nama Puan Maharani sebagai calon yang cukup kuat di internal partai untuk menduduki jabatan ketua DPR.

“Memang di internal kami belum ada pembicaraan resmi mengenai ini karena kami masih fokus pada penghitungan. Tetapi jujur ada diskusi di internal kami bahwa ada 5 hal yang membuat kenapa (posisi ketua DPR) menguat kepada Mbak Puan Maharani,” ujar Eriko.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar juga menyatakan dukungan agar PDIP menempatkan Puan sebagai Ketua DPR. Muhaimin Iskandar menilai bahwa putri dari Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri itu layak memimpin parlemen.

“Mbak Puan mungkin akan membuka sejarah perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR RI dalam sejarah,” kata Wakil Ketua MPR itu.

Berdasarkan UU MD3 yang berlaku saat ini, diatur dalam Pasal 427D bahwa susunan dan mekanisme penetapan pimpinan DPR berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPR. Ketua DPR ialah anggota DPR yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPR.

Sementara wakilnya, ialah anggota DPR yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sejauh ini, PDIP memang menempati posisi teratas sebagai partai dengan suara terbanyak di pemilu 2019. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS