JAKARTA – Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) berkolaborasi dengan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) untuk mengembangkan berbagai sektor pariwisata di daerah dan lintas batas negara (crossborder tourism), homestay, sampai desa wisata.

“Apkasi mendukung program-program Kemenpar, sehingga ke depan kebijakan pariwisata nasional bisa semakin punya instrumen pelaksanaan yang efektif dan saling dukung di daerah, di mana Apkasi beranggotakan lebih dari 400 kabupaten,” kata Ketua Umum Apkasi Abdullah Azwar Anas, Sabtu.

Anas menjelaskan bahwa pengembangan kolaborasi pariwisata menjadi bagian dari strategi pemajuan seni-budaya daerah. Hal itu sekaligus melihat bahwa semakin kuatnya konten kearifan lokal.

Termasuk menguatnya daya tarik suatu daerah untuk pengunjung. Maka dari itu ada beberapa hal yang dikembangkan.

“Untuk crossborder tourism, saya sudah sampaikan ke Pak Menteri, pilot project kerja sama ini akan dibuat di beberapa kabupaten, salah satunya Kabupaten Belu, NTT. Wisata lintas batas negara ini bisa ikut mengungkit perekonomian kabupaten tersebut, yang wilayah perbatasannya telah dibangun pemerintah pusat dengan ikon-ikon yang menarik,” ujarnya.

Menurut Anas, strategi crossborder tourism yang diinisiasi Kemenpar harus disambut Apkasi karena akan sangat mendukung pengembangan kabupaten-kabupaten yang menjadi perbatasan negara. Pasarnya datang dari negara-negara tetangga, seperti Malaysia, Thailand, Filipina, Papua Nugini, dan Timor Leste.

“Sudah banyak kisah sukses crossborder tourism. Perancis misalnya, sekitar 50 persen wismannya diperoleh dari negara yang berbatasan dengannya. Di Belgia, sekitar 51 persen wismannya didapat dari border tourits. Di Thailand sekitar 45 persen wismannya berasal dari border tourists. Di Malaysia angkanya lebih tinggi lagi di mana sekitar 60 persen wismannya berasal dari negara tetangganya,” ungkapnya.

“Maka ini kesempatan bagi kabupaten terdepan untuk menjadi mesin penyedot wisatawan mancanegara, yang otomatis akan menggerakkan ekonomi kabupaten itu,” imbuh Anas yang juga bupati Banyuwangi.

Adapun terkait pengembangan desa wisata, Apkasi berkolaborasi dengan Kemenpar untuk menyukseskan program desa wisata sesuai visi Presiden Jokowi untuk membangun bangsa dari pinggiran, termasuk desa dengan memanfaatkan budaya, alam, dan kreativitas warganya.

“Apkasi siap menyukseskan target 2.000 Desa Wisata Mandiri yang dicanangkan pemerintah pusat. Bukan hanya desa wisata rintisan, berkembang, dan maju, tapi sudah mengarah ke mandiri,” jelas Anas.

Di Indonesia, total ada sekitar 83.000 desa atau setingkat desa. Dari jumlah itu, sudah dihitung oleh tim di pemerintah pusat, kira-kira 10 persennya berpotensi menjadi desa wisata. “Itu tugas bersama Apkasi, kami para bupati, dan nanti kolaborasi dengan Kemenpar dan pemerintah provinsi,” ujar Anas.

Terkait pengembangan homestay, imbuh Anas, fokusnya adalah mengangkat kearifan arsitektur khas lokal untuk diimplementasikan dalam homestay-homestay dengan pendampingan Kemenpar.

“Di Kemenpar sudah ada ribuan kamar penduduk di desa-desa yang diaktivasi menjadi homestay. Juga ada arsitektur khas lokal yang diusung sehingga jadi daya tarik. Nah itu akan dikerjasamakan Apkasi agar merata ke semakin banyak kabupaten di Tanah Air,” katanya.

Bupati Anas pada Rabu (3/7/2019) terpilih sebagai Ketua Umum Apkasi hingga 2020 menggantikan Mardani H Maming yang mundur dari jabatan Bupati Tanah Bumbu, Kalsel. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS