Rabu
03 Juni 2026 | 10 : 37

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Dinilai Tak Penting, Fraksi PDI Perjuangan Banyuwangi Tolak Usulan Raperda Janda

PDIP-Jatim-Ficky-Septalinda-03062022

BANYUWANGI – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Banyuwangi, Ficky Septalinda, menolak secara tegas tentang wacana peraturan daerah (Perda) tentang janda. Menurutnya, usulan tersebut tidak penting.

“Kita tidak akan mungkin sepakat dengan inisiatif Raperda itu. Karena itu bukan urusan program dan solusi, dan lagi wacana tersebut tidak penting,” ujar Ficky saat dikonfirmasi, Kamis (2/6/2022).

Sekertaris DPC PDI Perjuangan Banyuwangi tersebut menjelaskan, secara administrasi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Banyuwangi belum menerima usulan inisiatif tentang Raperda Janda. Namun jika usulan itu masuk pihaknya akan secara tegas menolak.

“Seperti yang saya tekankan tadi, wacana Raperda Janda tidak menjadi penting. Harusnya yang lebih didahulukan adalah bagaimana dewan menjalankan 3 fungsinya. Yakni budgeting, controlling, dan legislasi,” jelas Ficky.

Ficky juga menyampaikan, tiga fungsi dewan merupakan pakem dalam mengawal perencanaan dan program strategis pemerintah daerah. Dicontohkan, jika Raperda Janda yang katanya untuk menjamin kesejahteraan para janda tersebut dapat dimasukan dalam usulan Raperda Pengarus Utamaan Gender (PUG) yang akan digodok menjadi Perda.

Menurutnya, langkah cepat dan tepat dalam pembahasan Perda PUG tersebut penting untuk segera dilakukan, mengingat keberadaan Perda PUG ini sendiri merupakan mandatori dari pemerintah pusat.

“Usulan Perda Janda ini dapat dimasukan dalam Perda PUG, sebab itu akan menjadi tolak ukur sejauh mana pemerintah daerah melakukan perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender di semua SKPD,” tuturnya.

Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi itu, berharap para pihak yang mengusulkan Raperda Janda ini bisa lebih bijak dalam menyusun perencanaan program dan anggaran. Menurutnya, poligami bukan menjadi prioritas dalam usulan Raperda Janda.

“Namun yang utama adalah perlindungan dan pemberdayaan. Lebih menitik beratkan pada upaya pemerintah dalam memberikan kehidupan yang layak bagi janda,” tandasnya. (ryo/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

EKSEKUTIF

Wabup Kediri Minta Masyarakat Ikut Kawal SPMB 2026, Laporkan Jika Ada Dugaan Pelanggaran

Wakil Bupati Kediri Dewi Mariya Ulfa mengajak masyarakat ikut mengawal pelaksanaan SPMB 2026. Pemkab Kediri ...
LEGISLATIF

Anas Karno Ajak Aparatur Kelurahan dan Kecamatan Jaga Profesionalisme Pelayanan

Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya Anas Karno mengajak aparatur kelurahan dan kecamatan menjaga profesionalisme ...
KABAR CABANG

Bulan Bung Karno 2026, DPC Nganjuk Gelar Doa Bersama dan Ziarah Makam Tokoh Partai

NGANJUK – Menyambut bulan Juni yang diperingati sebagai Bulan Bung Karno, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI ...
LEGISLATIF

Widarto: Jika Diperlukan, Perlindungan BPJS bagi ABK Nelayan Bisa Dibiayai Pemerintah

Wakil Ketua DPRD Jember Widarto menilai perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi ABK nelayan penting karena tingginya ...
KRONIK

DPD PDI Perjuangan Jatim akan Tutup Musancab dengan Tanam Ribuan Pohon di Lumajang

SURABAYA – DPD PDI Perjuangan Jawa Timur akan mengisi rangkaian peringatan “Bulan Bung Karno” dengan aksi penanaman ...
SEMENTARA ITU...

Dari Istana Gebang hingga Makam Bung Karno, Pelajaran yang Tak Ditemukan di Buku

Puluhan siswa SD Bangle 02 Blitar mengikuti outing class sejarah ke Istana Gebang, Perpustakaan Bung Karno, dan ...