Rabu
04 November 2026 | 1 : 00

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Dinilai Tak Penting, Fraksi PDI Perjuangan Banyuwangi Tolak Usulan Raperda Janda

PDIP-Jatim-Ficky-Septalinda-03062022

BANYUWANGI – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Banyuwangi, Ficky Septalinda, menolak secara tegas tentang wacana peraturan daerah (Perda) tentang janda. Menurutnya, usulan tersebut tidak penting.

“Kita tidak akan mungkin sepakat dengan inisiatif Raperda itu. Karena itu bukan urusan program dan solusi, dan lagi wacana tersebut tidak penting,” ujar Ficky saat dikonfirmasi, Kamis (2/6/2022).

Sekertaris DPC PDI Perjuangan Banyuwangi tersebut menjelaskan, secara administrasi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Banyuwangi belum menerima usulan inisiatif tentang Raperda Janda. Namun jika usulan itu masuk pihaknya akan secara tegas menolak.

“Seperti yang saya tekankan tadi, wacana Raperda Janda tidak menjadi penting. Harusnya yang lebih didahulukan adalah bagaimana dewan menjalankan 3 fungsinya. Yakni budgeting, controlling, dan legislasi,” jelas Ficky.

Ficky juga menyampaikan, tiga fungsi dewan merupakan pakem dalam mengawal perencanaan dan program strategis pemerintah daerah. Dicontohkan, jika Raperda Janda yang katanya untuk menjamin kesejahteraan para janda tersebut dapat dimasukan dalam usulan Raperda Pengarus Utamaan Gender (PUG) yang akan digodok menjadi Perda.

Menurutnya, langkah cepat dan tepat dalam pembahasan Perda PUG tersebut penting untuk segera dilakukan, mengingat keberadaan Perda PUG ini sendiri merupakan mandatori dari pemerintah pusat.

“Usulan Perda Janda ini dapat dimasukan dalam Perda PUG, sebab itu akan menjadi tolak ukur sejauh mana pemerintah daerah melakukan perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender di semua SKPD,” tuturnya.

Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi itu, berharap para pihak yang mengusulkan Raperda Janda ini bisa lebih bijak dalam menyusun perencanaan program dan anggaran. Menurutnya, poligami bukan menjadi prioritas dalam usulan Raperda Janda.

“Namun yang utama adalah perlindungan dan pemberdayaan. Lebih menitik beratkan pada upaya pemerintah dalam memberikan kehidupan yang layak bagi janda,” tandasnya. (ryo/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Reses di Purwodadi, Eko Herdiyanto Soroti Kebutuhan Pompa Air untuk Atasi Banjir

MALANG – Kebutuhan pompa air untuk mengatasi genangan banjir di Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Blimbing, menjadi ...
LEGISLATIF

Novita Hardini Dorong Pemuda Trenggalek Produksi Film untuk Angkat Potensi 157 Desa Kreatif

TRENGGALEK – Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, mendorong generasi muda Trenggalek memanfaatkan kreativitas ...
KRONIK

Ratusan Juta Dugaan Pungli KHDPK Dikembalikan, Widarto Minta Perjuangan Petani Tak Berhenti

JEMBER – Pengembalian uang Rp138 juta yang diduga dipungut dalam pengurusan akses pengelolaan kawasan hutan menjadi ...
EKSEKUTIF

Pemkab Kediri Perkuat Perlindungan Anak, Pencegahan Bullying Jadi Perhatian

KEDIRI – Pemkab Kediri menegaskan pemenuhan hak anak harus diikuti perlindungan nyata dari kekerasan, diskriminasi, ...
KABAR CABANG

Pekan Peduli Sampah Nasional, PDIP Surabaya Siapkan 100 Titik Teba untuk Olah Sampah Organik

SURABAYA – DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya menyiapkan sekitar 100 titik Teba atau lubang pengolahan sampah organik ...
LEGISLATIF

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Pasuruan Sorot RAPBD 2027, dari Rencana Hutang hingga Turunnya Anggaran Pendidikan

KABUPATEN PASURUAN – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Pasuruan menyoroti sejumlah persoalan dalam Rancangan ...