SURABAYA – Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jatim bersama dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) telah menyusun daftar peta kantong kemiskinan di Jatim yang dilihat berdasarkan persentase penduduk miskin dengan jumlah penduduk.
Hasil skoring menunjukkan 15 daerah di Jatim yang menjadi kantong kemiskinan. Menariknya posisi 3 teratas diisi oleh daerah yang berasal dari Pulau Madura, antara lain, Sampang sebanyak 221.710 jiwa penduduk miskin, Bangkalan dengan 206.100 penduduk miskin, dan Sumenep dengan 196.660 penduduk miskin.
Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD Jatim dari dapil Madura, Mahfud, S. Ag., menyampaikan rasa keprihatinannya atas kondisi tiga kabupaten di Pulau Madura dengan penduduk miskin terbanyak di Jatim.
“Dari 15 wilayah yang ada di daftar tersebut, 3 kabupaten di Madura justru mengisi 3 besar. Saya sangat prihatin melihat data dan fakta tersebut,” ujar Mahfud di Surabaya, Selasa (23/4/2024).
Meski begitu, politisi PDI Perjuangan itu juga menyangsikan informasi yang sebelumnya pernah disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Prawansa, bahwa dirinya mampu menurunkan angka kemiskinan dengan signifikan.
“Dari data tersebut kan berarti bertentangan. Selama ini, Bu Khofifah menyampaikan informasi bahwa dia sudah menurunkan angka kemiskinan dengan baik dan signifikan, tapi justru tidak sesuai fakta,” sesalnya.
Menurut Mahfud, pihaknya sebenarnya telah berusaha meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah Pulau Madura dengan memperjuangkan aspirasi lembaga pendidikan, namun justru sering dipersulit dengan alasan proses administratif.
“Proses pengentasan kemiskinan selalu dipersulit. Terkadang juga ketika pihak kita menyampaikan data real di lapangan justru eksekutif malah mengeluarkan data sendiri,” tuturnya.
“Angka kemiskinan janganlah dipolitisasi, seolah-olah pemprov merasa sukses dengan selalu membandingkan terhadap provinsi lain. Ini bukan soal perbandingan. Kita harus berbicara soal penyelesaian masalah kemiskinan, khususnya di Madura,” lanjutnya.
Mahfud menambahkan, perbaikan IPM, pendidikan, dan pemerataan Sumber Daya Manusia (SDM) sangat penting untuk mengurangi angka penduduk miskin di Pulau Madura.
“Harapan saya, pemprov mampu untuk membuka diri dan punya keinginan untuk menuntaskan kemiskinan di Madura dengan fokus terhadap IPM dan pendidikan yang selama ini rendah dan SDM yang belum merata,” tuturnya.
Untuk itu, anggota Komisi C DPRD Jatim itu mendorong validasi data harus benar-benar digencarkan. Pemprov harus berinovasi membuat program dan terobosan baru untuk pengentasan kemiskinan di Pulau Madura.
“Pemprov bisa membantu Madura menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat. Selain itu, mendorong adanya investasi di Madura. Selama ini Madura hanya mengandalkan APBD tanpa investasi,” terangnya.
“Hal tersebut yang menjadi penghalang untuk pengentasan kemiskinan di Madura dan ketimpangan antara Madura dengan daerah lain di Jatim,” tandas Kasatkorcab Banser Bangkalan itu. (yols/set)
