LUMAJANG – Sekretaris DPC PDI Perjuangan Lumajang, Bukasan menerima kedatangan sejumlah orang dari Komunitas Permainan Ramah Lingkungan (KOMPARALING) di kediamannya, Desa Bodang Kecamatan Padang, Sabtu (21/1/2023).

Kedatangan para anggota komunitas untuk mengadukan kendala yang dialami seputar aktivitas mereka di Sport Park Alun-Alun Lumajang.

Bukasan menjelaskan bahwa KOMPARALING merupakan suatu paguyuban para usaha permainan yang ada di Lumajang. Selama ini, mereka melakukan aktivitas di Sport Park setiap harinya di jam 14.00 – 22.00.

“Jadi mereka datang ke saya, yang kebetulan saya merupakan wakil mereka. Mereka mengadu bahwa sudah 2 bulan ini mereka dilarang oleh Pemkab untuk beraktivitas di Sport Park,” jelas Bukasan.

Bukasan yang juga Wakil Ketua DPRD Lumajang itu menjelaskan bahwa masyarakat tersebut menginginkan tetap diperbolehkan beraktivitas di Sport Park. Mengingat, tempat tersebut sangat strategis dan ramai pengunjung, sehingga perekonomian dapat berjalan.

“Jadi, selama 2 bulan ini mereka tidak boleh dan disarankan untuk pindah ke Stadion Semeru Lumajang. Dan itu, mereka diharuskan membayarkan retribusi sebesar Rp 5 juta per bulannya,” jelasnya.

Menerima aduan tersebut, Bukasan merasa prihatin dan menyayangkan sikap pemerintah. Pasalnya, masyarakat KOMPARALING dialihkan ke tempat yang sepi pengunjung, dan pendapatannya pun tentu sedikit.

“Pengunjung sepi, pendapatan sedikit, dan masih diharuskan membayar retribusi sebesar itu. Jangankan untuk membayar retribusi, untuk keperluan operasionalnya saja tentu tidak mencukupi,” paparnya.

Sebagai kader PDI Perjuangan dengan slogan partai ‘wong cilik’, tentu Bukasan akan memperjuangkan nasib mereka. Tentu, perlu koordinasi dan duduk bersama dengan stakeholder terkait untuk mencari solusi bagi mereka.

“Intinya adalah negara dalam hal ini pemkab Lumajang harus hadir di tengah masyarakat. Dalam artian, tidak hanya melarang tapi juga mencarikan solusi bagi mereka. Bukan hanya merelokasi saja, tapi juga diperhatikan juga segi keramaian pengunjungnya. Sehingga, perekonomian bisa jalan dengan baik,” jlentrehnya.

Bahkan, Bukasan memfasilitasi mereka untuk melakukan audiensi di gedung DPRD bersama pimpinan DPRD beserta stakeholder terkait. Tentu, hal tersebut dalam rangka mencari solusi jalan keluar dengan tetap memperhatikan peraturan dan yang berlaku. (ndy/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS