Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang Didik Gatot Subroto mengusulkan evaluasi sasaran Program Makan Bergizi Gratis agar lebih tepat sasaran dan sebagian anggaran di daerah yang sudah sejahtera dapat dialihkan untuk bantuan pendidikan.

MALANG – Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang, Didik Gatot Subroto, mengusulkan agar pemerintah mengevaluasi sasaran penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sehingga bantuan lebih tepat menyasar masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Menurut Didik, program MBG tidak harus diterapkan secara merata di seluruh daerah. Wilayah dengan tingkat kemiskinan yang masih tinggi sebaiknya menjadi prioritas, sementara daerah yang kondisi ekonominya relatif baik dapat diarahkan pada bentuk bantuan lain yang lebih sesuai, seperti dukungan biaya pendidikan.

“Lebih baik diberikan secara terbatas sebagai role model terlebih dahulu. Karena itu perlu dilakukan pendataan terhadap warga atau anak-anak yang benar-benar berhak menerima,” kata Didik, dikutip Minggu (28/6/2026).

Ia menilai pemetaan penerima manfaat menjadi langkah penting agar anggaran negara dapat dimanfaatkan secara lebih efektif sekaligus memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat.

Didik mencontohkan desa-desa yang telah mandiri secara ekonomi tidak lagi memiliki tingkat kerentanan yang sama dengan wilayah miskin. Karena itu, kebijakan pemerintah perlu disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan.

“Kalau desa-desa sudah mandiri dan kondisi ekonominya baik, program MBG bisa dialihkan untuk program lain, misalnya bantuan biaya pendidikan. Kita tahu masih ada berbagai kebutuhan pendidikan yang harus ditanggung masyarakat meski sekolah disebut gratis,” ujarnya.

Menurut Didik, pendekatan berbasis data dapat diterapkan dengan memetakan kondisi sekolah dan tingkat kemiskinan di setiap wilayah sehingga kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran.

Ia meyakini investasi di bidang pendidikan akan memberikan manfaat jangka panjang bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Ketika anggaran itu diarahkan untuk mendukung pendidikan, anak-anak kita dalam 10 hingga 30 tahun ke depan memiliki peluang lebih besar untuk mengubah masa depannya,” tegas Didik.

Dia berharap evaluasi terhadap pelaksanaan Program MBG dapat dilakukan secara berkala agar kebijakan pemerintah tetap adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu memberikan manfaat yang optimal. (ull/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS