SURABAYA — DPRD Jawa Timur mengingatkan pemerintah provinsi agar tidak kembali kecolongan dalam menyiapkan infrastruktur menjelang arus mudik Lebaran 2026. Seluruh jalan dan jembatan kewenangan provinsi diminta dipastikan dalam kondisi laik fungsi sebelum puncak arus pemudik terjadi.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Diana AV Sasa, menegaskan bahwa evaluasi arus mudik tahun sebelumnya tidak boleh berhenti pada catatan administratif semata. Kepadatan ekstrem di sejumlah jalur strategis serta peningkatan angka kecelakaan menjadi alarm serius yang harus dijawab dengan langkah konkret dan terukur.

“Fraksi PDI Perjuangan memandang kesiapan infrastruktur bukan sekadar rutinitas tahunan. Kita sudah belajar dari arus mudik tahun lalu, ada antrean panjang di sejumlah jalur strategis dan peningkatan kecelakaan akibat kelelahan serta kondisi jalan yang kurang optimal. Tahun ini tidak boleh terulang,” ujarnya di Gedung DPRD Jatim, Selasa (3/3/2026).

Menurut Diana, pola kepadatan arus mudik sejatinya dapat diprediksi setiap tahun. Karena itu, ia menilai tidak ada alasan bagi pemerintah daerah untuk kembali bersikap reaktif atau melakukan perbaikan mendekati hari H.

Ia menyoroti masih ditemukannya ruas jalan provinsi yang berlubang, permukaan bergelombang, hingga genangan air akibat musim hujan. Kondisi tersebut dinilai berisiko tinggi, terutama bagi pemudik pengguna sepeda motor yang mendominasi arus perjalanan di Jawa Timur.

Sebagai anggota Komisi D yang membidangi infrastruktur dan perhubungan, Diana memastikan fungsi pengawasan terhadap mitra kerja akan diperketat. Dinas PU Bina Marga Jawa Timur diminta menuntaskan perbaikan dan memastikan seluruh jalan provinsi serta jembatan dalam kondisi benar-benar laik fungsi sebelum puncak arus mudik.

Dinas Perhubungan Jawa Timur juga didorong menyiapkan rekayasa lalu lintas berbasis data evaluasi tahun lalu, termasuk pengaturan kendaraan berat serta optimalisasi jalur alternatif. Sementara Dinas PU SDA Jawa Timur diminta memastikan sistem drainase berfungsi optimal agar genangan tidak menjadi faktor risiko tambahan.

“Musim hujan mempercepat kerusakan aspal dan memicu genangan. Kalau tidak diantisipasi, ini bisa menjadi faktor kecelakaan. Kita tidak bisa hanya mengandalkan imbauan, tetapi harus memastikan fisik jalan benar-benar siap,” tegasnya.

Diana juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi kepada publik terkait titik rawan kemacetan dan kecelakaan. Transparansi data dinilai membantu masyarakat mengatur waktu dan rute perjalanan secara lebih aman. “Kita ingin Lebaran menjadi momen kebahagiaan, bukan duka karena kelalaian persiapan. Evaluasi tahun lalu harus jadi pijakan perbaikan tahun ini,” pungkasnya. (yols/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS