PONOROGO – Menghadapi bonus demografi, wawasan kebangsaan perlu ditanamkan sejak dini agar generasi muda menjadi berkualitas dan memiliki jiwa nasionalisme di masa mendatang. Bonus demografi sendiri merupakan suatu keadaan di mana usia produktif (15-64 tahun) lebih banyak daripada usia non profuktif. Puncak bonus demografi diperkirakan akan terjadi pada 10 sampai 20 tahun mendatang.

Hal tersebut disampaikan Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, saat menyampaikan pidato di hadapan sekitar 400 kepala sekolah, penilik dan pengawas di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo. Pembinaan wawasan kebangsaan ini sebagai upaya pemerintah dalam memberi pengarahan untuk menyamakan persepsi kepada para guru sebelum disampaikan kepada anak didiknya.

“Pentingnya menyamakan persepsi bahwa NKRI clear, Pancasila final, Bhinneka Tunggal Ika tidak bisa dibantah lagi. Ini harus sampai ke siswa didik, bahkan generasi muda,” ungkap Bupati Sugiri saat pidato di Gedung PGRI Ponorogo, Rabu (23/3/2022).

Karena itu, agar tersampaikan dengan mudah, guru dan kepala sekolahlah yang efektif dalam menyampaikan wawasan kebangsaan kepada anak didiknya. Pun mereka merupakan garda terdepan dalam bidang pendidikan.

“Saat ini anak-anak kita diasuh medsos. Kita menyamakan persepsi seperti apa anak didik ke depannya, bagaimana karakternya, attitude, moral, dan kualitasnya. Harus ada inovasi ke depannya. Wawasan kebangsaan dimulai dari bapak ibu kepsek sebagai pengemban amanah,” imbuhnya.

Wawasan kebangsaan memang perlu didapatkan para anak didik yang juga sebagai calon penduduk usia produktif, agar kelak bisa menjadi generasi yang tidak luntur rasa nasionalismenya, berkualitas, dan bisa bersaing dengan bangsa lain.

“Menghadapi bonus demografi ini beban kita tidak gampang. Harus menyuguhkan generasi yang berkualitas. Jangan sampai generasi yang letoy kita sodorkan kepada dunia,” tegas Wakabid Pemenangan Pemilu DPC PDI Perjuangan Ponorogo itu.

Sementara itu, Ketua PWNU Jatim, KH. Marzuki Mustamar, yang hadir sebagai narasumber dalam acara tersebut, mengatakan, pembinaan ini menjadi penting karena saat ini sudah mulai ada kelompok-kelompok radikal yang yang mencoba mengacau NKRI, mengadu domba atas nama agama, menentang NKRI, menentang kemajemukan, dan menyebarkan ujaran kebencian.

“Dan hal ini kalau terus menyebar kepada pejabat, aparat, guru-guru, dan seluruh masyarakat akan membahayakan masa depan negara. Makin banyak yang terpapar, makin membahayakan negara,” paparnya. (jrs/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS