BANYUWANGI – Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menegaskan program “Smart Kampung” yang sudah diterapkan di 170 desa di kabupaten tersebut bukan sekadar gaya, tapi memenuhi kebutuhan untuk melayani warga.

“Kami sangat senang karena ‘Smart Kampung’ yang dari awal dimaksudkan sebagai payung bagi desa untuk mengembangkan program-program inovatif berbasis teknologi, telah diaplikasikan dengan baik. Tentu juga harus kami akui masih ada kekurangan yang perlu dibenahi,” kata Anas, di sela meninjau pelayanan di Desa Tegalsari, Kecamatan Tegalsari, Selasa (9/10/2018).

Smart Kampung adalah program pengembangan desa yang digagas Pemkab Banyuwangi untuk mendekatkan pelayanan publik ke level desa. Setiap desa didesain memiliki program terintegrasi yang memadukan antara penggunaan teknologi, kegiatan ekonomi produktif, peningkatan pendidikan-kesehatan, dan upaya pengentasan kemiskinan.

Sejak diluncurkan Mei 2016 oleh Menkominfo Rudiantara, kini telah ada 170 desa yang teraliri internet berbasis serat optik (fiber optic) dari total 189 desa di wilayah tersebut.

Anas menilai Program Smart Kampung kini berhasil meningkatkan performa kinerja pemerintahan desa, dimana desa-desa terpacu membuat pelayanan publik yang memudahkan warganya.

Untuk itu Bupati Anas terus menyemangati desa-desa agar berlomba menampilkan pelayanan publik terbaiknya untuk memudahkan warga.

Sementara itu, di Desa Tegalsari, Anas mengecek layanan di desa yang bisa ditempuh dalam waktu 70 menit dari pusat kota Banyuwangi itu.

Kepala Desa Tegalsari Gumiran menjelaskan desanya membuka layanan pengurusan dokumen secara ringkas melalui aplikasi dan SMS/WhatsApp Center. Lewat layanan itu, warga bisa lebih mudah mengurus berbagai dokumen.

“Aplikasi kami bikin terutama untuk warga muda yang sudah lebih melek teknologi. Tapi bagi warga yang merasa ribet, cukup pakai SMS atau WhatsApp yang secara teknologi tentu lebih sederhana,” ujarnya.

Warga, katanya, bisa mengirimkan pesan online-nya kepada aparat desa dengan menyertakan nomor KK dan NIK pemohon, sambil menyebutkan surat apa yang ingin diurus.

Pesan yang dilayangkan itu kemudian direspons petugas dan segera diselesaikan oleh aparat desa. “Suratnya langsung kami kerjakan, dan pihak desa akan menghubungi si pemohon untuk bisa mengambil surat yang mau diurus itu,” jelas Gumiran.

Surat administrasi kependudukan yang bisa diurus antara lain surat pengantar untuk keperluan mengurus surat SKCK, keterangan nikah, KTP, pendaftaran BPJS, pindah tempat, dan keterangan usaha.

Anas juga berharap semakin banyak desa yang membuka layanan pada akhir pekan. Warga yang mulai Senin-Jumat bekerja, bisa mengurus dokumen hari Sabtu atau Minggu, sehingga pekerjaannya tidak terganggu. Demikian pula layanan di luar jam kerja.

“Warga yang bekerja dari pagi sampai sore, bisa mengurus dokumen sepulang kerja. Saat ini sudah ada beberapa desa yang buka layanan malam hari dan saat hari libur. Sudah sekitar 22 desa, dan kami harap itu bisa terus bertambah,” ucap Anas. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS