JAKARTA – Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa nama-nama yang akan dipilih sebagai ketua dan anggota Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih dalam penggodokan.

“Nanti masih bulan Desember (pelantikannya), masih digodok di tim internal. Nanti kalau sudah, kita sampaikan,” kata Jokowi kepada wartawan usai pembukaan ‘Konstruksi Indonesia 2019’ di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Saat dikonfirmasi wartawan soal nama-nama yang beredar seperti mantan ketua KPK Antasari Azhar dan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Jokowi juga belum mau memberi jawaban.

Jokowi hanya mengulang kalimat yang telah ia sampaikan sebelumnya. “Masih dalam penggodokan. Tetapi kita harapkan yang ada disana memiliki integritas,” ujarnya.

Dewan pengawas merupakan struktur baru di KPK. Keberadaan dewan pengawas diatur dalam UU KPK hasil revisi, yakni UU 19 Tahun 2019.

Ketua dan anggota dewan pengawas dipilih oleh Presiden melalui panitia seleksi. Namun, untuk pembentukan dewan pengawas yang pertama kali ini, UU mengatur bahwa Presiden menunjuk langsung.

Dewan pengawas bertugas, antara lain untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, memberi izin penyadapan dan penyitaan, serta menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan KPK.

Sebelumnya, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, sikap Presiden Jokowi soal Dewan Pengawas KPK menunjukkan kehati-hatian. Sebab, jika dilihat dari UU KPK, Dewan Pengawas KPK memiliki tugas penting.

“Justru dengan melihat tugasnya yang begitu penting, kami meyakini Presiden akan hati-hati dan dengan seksama memilih sosok yang memiliki kredibilitas tinggi untuk bertindak sebagai Dewan Pengawas,” kata Hasto di Jakarta, akhir pekan lalu.

Menurutnya, menjadi Dewan Pengawas KPK itu seharusnya tidak pasif. Tapi, harus memiliki semangat untuk tidak terjebak dengan penyalahgunaan wewenang.

“Agar dia betul-betul mengawasi untuk tidak terjebak dengan penyalahgunaan kewenangan. Tapi pada saat yang sama mengawasi agar misi pemberantasan korupsi itu juga dapat berjalan semakin tinggi. Misalnya melalui kerja sama antar penegak hukum, membangun sistem akuntabilitas,” ujar Hasto.

Oleh karena itu, meski Jokowi memiliki kemampuan memilih langsung, mantan Gubernur DKI Jakarta itu tentu akan membentuk tim kecil untuk melakukan seleksi. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS