SURABAYA – Aksi puluhan ribu pelajar sekolah menengah se-Surabaya yang menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mempertahankan pendidikan gratis di Kota Pahlawan, dapat dukungan anggota dewan.

Tuntutan yang ditulis di 33.130 lembar surat itu, akan dikirimkan ke Presiden Jokowi di Jakarta. Mereka menolak rencana pengalihan kewenangan pengelolaan SMA/SMK ke Provinsi Jawa Timur, karena tidak menjamin biaya sekolah digratiskan sebagaimana yang dilakukan Pemkot Surabaya.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Surabaya, Agustin Poliana mengatakan, rencana pengalihan kewenangan pendidikan SMA/SMK dari pemerintah kabupaten/kota ke provinsi menjadi beban bagi para pelajar dan orang tua.

“Di Surabaya selama ini kan gratis. Saat mengganggu kenyaman dan menjadi beban, mereka pasti akan protes,” kata Agustin Poliana, kemarin.

Diberitakan, sekitar 60 pelajar perwakilan siswa-siswi SMP Negeri, SMA, SMK Negeri dan swasta, menemui Wali Kota Tri Rismaharini di kantornya Jalan Jimerto, Sabtu (26/3/2016). Mereka menyampaikan surat aspirasi pelajar se-Surabaya. Surat sebanyak 33.130 lembar itu akan dikirim ke Jakarta, dan ditujukan kepada Presiden RI.

Agustin menambahkan, selama menjalani reses 19-24 Maret lalu, dirinya kerap mendapat keluhan warga. Mereka mengkhawatirkan pendidikan gratis bagi siswa SMA/SMK tak berlaku lagi.

“Mereka keberatan. Dan siap demo menuntut agar SMA/SMK bisa dikelola Surabaya kembali,” terang Ketua Komisi D yang akrab disapa Titin ini.

Menurutnya, Komisi D yang membidangi kesejahteraan rakyat, akan tetap mendorong diberlakukannya pendidikan gratis di Surabaya. Pasalnya, selama ini, Surabaya mampu menerapkan kebijakan tersebut sesuai amanat undang-undang.

“Di bidang pendidikan, dalam UU otoda kan daerah diberi kewenangan seluasnya, sesuai kekuatan APBD,” terangnya

Dia mengakui, kebijakan pendidikan gratis tersebut terancam putus, setelah keluarnya UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Meski  proses pengalihan kewenangan dalam tahap pendataan sumber dayanya, Titin optimistis pendidikan gratis masih bsia diberlakukan di Kota Pahlawan. Pasalnya, peraturan pemerintah dari  UU 23/ 2014 tersebut belum ada.

“Presiden bisa saja mengeluarkan PP untuk menginstruksikan gubernur, agar pengelolaan bisa kembali ke kabupaten/kota bagi daerah yang mampu menerapkan pendidikan gratis  12 tahun,” tuturnya

Untuk menerapkan pendidikan gratis SMA/SMK, ungkap Titin, Pemkot Surabaya menganggarkan dana sekitar Rp 205 miliar per tahun. Sementara, alokasi dana pendidikan di Pemprov Jatim mencapai Rp 450 miliar.

“Itu pun dibagi untuk 38 kabupaten/kota se-Jatim. Kan gak mungkin bisa gratis,” ujarnya

Agustin menyebutkan, dampak lain peralihan pengelolaan pendidikan ke pemerintah provinsi, adalah membanjirnya siswa luar daerah masuk sekolah–sekolah di Surabaya. Pasalnya, pembatasan siswa melalui kuota 1 persen, seperti yang diterapkan selama ini sudah tak berlaku lagi.

“Dengan masuknya siswa luar daerah, bisa saja warga Surabaya akan terpinggirkan,” jelas Titin.

Dia juga memperkirakan, akan banyak anak drop out dari sekolahnya apabila pendidikan SMA/SMk tak lagi gratis, akibat biaya pendidikan yang cukup tinggi. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS