SURABAYA – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi mendorong Gubernur Soekarwo  membuat peraturan gubernur (Pergub) terkait sumbangan pendidikan yang diberlakukan di SMA/SMK.

Pergub tersebut diperlukan sebagai antisipasi terulangnya peristiwa penangkapan terhadap pimpinan sekolah, sebagaimana di SMKN 8 Jember oleh tim saber pungli setempat. Penangkapan dilakukan karena pihak sekolah diduga melakukan praktik pungli.

Menurut Kusnadi, pergub ini untuk mengatur mekanisme yang tepat agar tidak menimbulkan pungutan liar (pungli), sehingga bisa melindungi kepala sekolah dan para guru.

Misalnya, mekanisme pembayaran SPP melalui bank. ”Seperti sistem pembayaran SPP lewat bank yang digagas Dinas Pendidikan Jatim, sudah bagus,” ujar Kusnadi, kemarin.

Dengan adanya pergub, sebut Kusnadi, diharapkan menjadi suatu dasar hukum yang kuat dan harus dipenuhi kepala sekolah, bukan sekadar imbauan semata. Pihak sekolah pun akan memiliki aturan baku mengenai terkait sumbangan pendidikan.

Selama ini, ungkap dia, hanya ada surat edaran (SE) No 401 tahun 2017 yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. “Kalau surat edaran hanya bersifat imbauan, bukan regulasi yang mengikat,” jelas pria yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur ini.

Kusnadi mendukung langkah Kadindik Jatim, Saiful Rahman yang minta kepada sekolah dan dua wakil kepala SMKN 8 Jember yang terkena operasi tangkap tangan (OTT), agar dilepaskan.

Pihaknya juga berharap hal itu juga menjadi pembelajaran bagi kepala sekolah yang ada di Jatim.

Penarikan sumbangan di SMKN 8 Jember, jelas Kusnadi, diputuskan oleh kepala sekolah bersama dengan komite sekolah. Keputusan bersama itu sudah diajukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Jatim.

“Hanya saja tinggal persetujuannya yang belum turun. Saya kira wajar kalau mereka dilepaskan, karena itu hanya menyangkut birokrasi administrasi saja,” tuturnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS