BATU – Ketua Komisi C DPRD Kota Batu, Khamim Tohari minta penanganan persoalan sampah di Kota Batu mendapat perhatian serius. Pasalnya, saat ini Kota Batu dinilai mengalami darurat sampah.

Dia mendorong Pemkot Batu segera menerbitkan Surat Edaran (SE) tentang sosialisasi pengolahan sampah yang wajib dilakukan aparatur sipil begara (ASN) untuk mengatasi kondisi darurat sampah. Hal itu terlihat dengan banyaknya sampah yang berserakan di pinggir jalan.

Pihaknya merekomendasikan kepada jajaran Pemkot Batu, untuk mengampanyekan budaya pilah sampah secara rutin. Itu dilakukan minimal seminggu sekali.

“Jadi, kami merekomendasikan kepada ASN untuk mengampanyekan pilah sampah atau mengolah sampah dengan benar. Oleh karena itu, kami mendorong pemerintah untuk menerbitkan SE,” terang Khamim Tohari di Kota Batu, Senin (18/9/2023).

Menurutnya, seorang ASN sudah sepatutnya memberikan contoh yang baik secara perilaku dan kesehariannya kepada masyarakat.

“Kalau kita lihat, setiap hari ditemukan banyak sampah yang dibuang sembarangan di pinggir jalan. Apalagi, yang memprihatinkan juga dibuang di sungai,” tuturnya.

“Maka, ASN wajib memberikan contoh kepada masyarakat supaya sampah dikelola dengan baik, tidak dibuang sembarangan,” sambung Sekretaris PAC PDI Perjuangan Kecamatan Bumiaji itu.

Menurutnya, di lingkungan Pemkot Batu ada sekitar 3 ribu ASN. Sehingga sangat bisa melakukan sosialisasi sampai ke tingkat RT maupun RW.

Hal itu, sebutnya, bisa meringankan pekerjaan mengatasi masalah sampah di Kota Batu.

“Paling tidak, setiap hari Jumat para ASN turun lapangan untuk sosialisasi sampah. Tentunya, masalah sampah di Kota Batu, akan berkurang. Terutama, kepada oknum masyarakat yang membuang sampah di pinggir jalan,” ujarnya.

Untuk itu, Khamim berharap agar usulan ini bisa ditindaklanjuti karena permasalahan sampah di kota wisata ini terbilang darurat. Dia tidak menginginkan citra Kota Batu sebagai destinasi pariwisata unggulan tercoreng karena sampah.

“Kami berharap bisa segera dibuat SE Wali Kota tentang sosialisasi tersebut. Juga disertakan sanksi agar semua ASN bekerja. Jangan yang kerja hanya tiga orang, yang 20 orang hanya foto-foto,” pungkasnya. (ace/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS