LAMONGAN – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Lamongan meminta kepada pemerintah kabupaten untuk meninjau kembali kerja sama peminjaman uang dengan Bank Jatim untuk pembangunan infrastruktur jalan.

Permintaan resmi fraksi tersebut dituangkan dalam pandangan umum fraksi atas nota keuangan rancangan Perubahan APBD Lamongan Tahun 2022 yang disampaikan pada rapat paripurna di Gedung DPRD Lamongan, Kamis (1/9/2022).

Menurut Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Ratna Mutia Marhaeni, Bank Jatim memberikan pinjaman kepada Pemkab Lamongan sebesar Rp 200 miliar. Namun, hingga saat ini realisasi masih Rp 9,698 miliar atau 4,85%.

Dana tersebut sedianya digunakan untuk pembangunan maupun perbaikan sejumlah ruas jalan di kabupaten yang mengalami kerusakan hingga saat ini.

Dengan tersendatnya pinjaman, fraksi pun menyangsikan kemampuan Bank Jatim. “Untuk itu terkait pinjaman tersebut, kami mohon ditinjau kembali,” kata Ratna membacakan Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan.

Berita terkait: Fraksi DPRD Lamongan Soroti Rendahnya Serapan APBD; Sejumlah Kegiatan OPD Nol Persen, Dana Hibah 24,3 Persen

Masih soal pembangunan fisik. Fraksi juga menyoroti belum terwujudnya bangunan yang ditopang dari dana Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) yang ditransfer ke kelompok masyarakat dan desa. Padahal, belanja Bantuan Keuangan sudah terserap Rp 313,611 miliar atau setara 50% dari total alokasi sebesar Rp 645,779 miliar.

“Kami mohon Dinas PMD Lamongan untuk memonitor realisasi dana tersebut terhadap wujud fisik bangunan-bangunan baik TPT, JAPORDES, Rehab Balai Desa, dan lain-lain. Apalagi pada P-APBD ada kenaikan lagi Bantuan Keuangan sebesar Rp 23,21 miliar,” kata Ratna menandaskan.

Selain soal infrastruktur, fraksi juga meminta penjelasan perihal penggunaan dana penanganan Covid-19 pada dinas kesehatan. Dimana hingga medio tahun 2022 ini, serapan dana mencapai Rp 26,728 miliar atau 82,8 % dari jumlah keseluruhan Rp 32,28 miliar. (mnh/hs)