BLITAR – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur, Guntur Wahono, menggelar kegiatan reses masa sidang II Tahun 2025 di Desa Binangun, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar, Rabu (2/6/2025) malam.

Reses ini menjadi ajang penyerapan aspirasi sekaligus konsolidasi antara kepala desa, pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan Koperasi Merah Putih dari tiga kecamatan Binangun, Wates, dan Panggungrejo.

Kegiatan yang berlangsung di kantor desa setempat itu dihadiri kepala desa se-Kecamatan Binangun, Wates, dan Panggungrejo, serta para pengurus BUMDes dan Koperasi Merah Putih.

Tujuannya sendiri adalah untuk memperkuat kolaborasi dalam pengelolaan potensi desa demi terciptanya kemandirian ekonomi masyarakat.

Dalam sambutannya, Guntur Wahono menegaskan pentingnya keselarasan visi dan pemahaman antara pemerintah desa, pengurus BUMDes, dan pengelola koperasi.

Dia menyebut bahwa pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai program nasional membutuhkan sinergi dari semua pihak agar tidak terjadi tumpang tindih peran dan kewenangan.

“Kita mengundang kepala desa, direksi BUMDes, dan ketua koperasi agar tidak terjadi miskomunikasi atau salah persepsi. Harus ada satu kesepahaman. Setelah ada penjelasan, semua keraguan dan tantangan bisa dijawab,” ujar Guntur.

Menurutnya, keberadaan tiga unsur utama, yaitu pemerintah desa, BUMDes, dan koperasi harus saling memperkuat dan bukan berjalan sendiri-sendiri.

Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim itu menyebut sinergi ini justru akan membentuk kekuatan ekonomi desa yang lebih solid.

“Peran kepala desa, BUMDes, dan koperasi berbeda-beda, tapi harus saling melengkapi. Masing-masing punya tugasnya sendiri, dan jika dikolaborasikan, maka bisa menjadi kekuatan besar yang bermanfaat untuk masyarakat,” jelasnya.

Lebih jauh, Guntur menegaskan bahwa Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi wadah ekonomi produktif yang mampu menggerakkan potensi lokal.

Politisi senior PDIP itu menyebut koperasi sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat sekaligus penggerak ekonomi desa yang inklusif.

“Kalau koperasi ini hidup dan dikelola dengan baik, maka masyarakat akan merasa diuntungkan. Kesadaran warga untuk terlibat akan meningkat. Ini penting agar koperasi bisa tumbuh sehat dan memberi dampak langsung,” tegasnya.

Dia juga menambahkan bahwa keberhasilan program ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga seluruh elemen di tingkat daerah dan desa, termasuk para wakil rakyat di daerah pemilihan masing-masing.

“Kami punya tanggung jawab memastikan program nasional ini berjalan di dapil Tulungagung dan Blitar. Ini bukan sekadar formalitas, tapi langkah konkret untuk membawa kemakmuran ke desa-desa,” pungkasnya. (arif/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS