SURABAYA – Pemkot Surabaya melalui Dinas Sosial (Dinsos) terus berupaya meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial dan kemudahan akses informasi terkait bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat.

Kini, warga Kota Pahlawan dapat melakukan pengecekan bantuan sosial yang diterima secara mandiri melalui laman website: https://dinassosial.surabaya.go.id/cek-bansos.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, melalui laman tersebut warga Surabaya yang ingin mengecek bantuan sosial yang mereka terima tidak perlu lagi datang ke kantor Dinsos.

Untuk mengakses laman tersebut warga Surabaya hanya perlu memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) mereka. Kemudian, akan muncul identitas warga, status  Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta detail intervensi bansos yang diterima.

“Jadi warga Surabaya bisa melihat di aplikasi yang sudah disediakan oleh Dinas Sosial,” kata Eri Cahyadi, kemarin.

Oleh karena itu, dia mengimbau warga yang sebelumnya menerima bansos namun bulan ini tidak menerima bansos untuk tidak khawatir. Sebab, warga dapat mengajukan permohonan untuk menerima bansos melalui RT, RW, Lurah, dan Camat.

Namun, Pemkot Surabaya akan terlebih dahulu melakukan verifikasi untuk memastikan apakah warga tersebut sudah termasuk kategori dan syarat-syarat yang ditentukan Kementerian Sosial (Kemensos).

“Mereka bisa mengajukan ke RT, RW, Lurah, dan Camat nanti dimasukkan bersama dalam aplikasi itu. Fa Insya Allah akan segera dilakukan verifikasi, dan itu bisa menambahkan data di tempat kami jika memang sesuai dengan syarat dari Kemensos,” ujar kader Banteng ini.

Sementara itu, Kadinsos Suharto Wardoyo menjelaskan, bansos hanya diberikan kepada MBR. Oleh sebab itu, pihaknya sudah melakukan verifikasi kepada warga Surabaya yang berhak untuk menerima bansos dari Kemensos.

Tentunya, ini sudah sesuai dengan peraturan Wali Kota Surabaya nomor 58 tahun 2019 tentang Tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

“Yang menerima bantuan adalah MBR. Jadi, kami akan melakukan verifikasi MBR untuk mendapatkan bansos dari Kemensos,” jelasnya.

Dia menambahkan, untuk Bantuan Sosial Tunai (BST) tahap 14 dan 15 disalurkan sekaligus melalui Kantor Pos.

Per bulannya, masing-masing Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mendapatkan BST sebesar Rp 300 ribu. Total, mereka mendapatkan Rp 600 ribu untuk BST tahap 14 dan 15.

“Untuk bantuan sosial tunai itu melalui kantor pos jumlahnya itu Rp 300 ribu per bulan. Ini diberikan selama dua bulan termasuk di tahap 14 dan 15 sehingga mereka mendapatkan Rp 600 ribu,” terang Suharto.

Kepala Kantor Pos Surabaya Imanuel Agung menjelaskan, petugas Kantor Pos mempercepat mekanisme penyaluran BST dengan mendatangi satu per satu rumah warga.

Kantor Pos juga bekerja sama dengan Pemkot Surabaya agar penyaluran BST bisa dilakukan di masing-masing Balai Kelurahan.

“Kami membatasi pergerakan warga. Kantor Pos yang mendekatkan diri ke masyarakat. Kami juga menyalurkan BST secara door-to-door untuk masyarakat yang berhalangan hadir, manula, dan difabel,” sebutnya.

Selain itu, ia juga menyampaikan kepada warga yang ingin mengakses informasi mengenai BST ataupun meminta BST untuk diantarkan langsung ke rumah dapat menghubungi layanan Call Center yang telah disediakan oleh Kantor Pos yakni, 081234343300.

Kemudian, warga cukup menuliskan pesan dengan format #Nama KPM#No Handphone#No BST*. Warga dapat menghubungi Layanan Call Center BST Kantor Pos pada hari Senin hingga Sabtu pukul 08.00-17.00 WIB.

“Layanan ini dapat digunakan oleh masyarakat, semisal mereka ingin pengantaran BST secara door-to-door untuk yang lansia, difabel, atau sakit kita bisa fasilitasi itu. Kemudian mereka juga bisa bertanya terkait informasi BST lainnya,” ujar dia.

Suharto menambahkan, berdasarkan data hingga 14 Agustus 2021 Kantor Pos sudah menyalurkan BST ke 165.976 KPM atau sudah mencapai 96,01 persen dari total alokasi.

Menurutnya, sisa BST yang belum tersalurkan dikarenakan masih ada warga yang berada di luar kota. “Iya kita terkendala karena masih ada yang belum mengambil BST. Ini karena mereka ada yang masih di luar kota,” pungkasnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS