SURABAYA – Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyiapkan software yang diberi nama Lawan COVID-19. Perangkat lunak akan diisi informasi atau petunjuk cara untuk warganya dalam mengantisipasi ataupun melawan penyebaran virus corona baru penyebab pneumonia akut tersebut.

Risma berharap seluruh warga Surabaya berpartisipasi aktif mengakses software itu melalui mobile apps nantinya.

“Sehingga masyarakat bisa mengetahui progres dan apa yang harus dilakukan sedini mungkin,” kata Risma saat menggelar jumpa pers di rumah dinasnya, Jalan Sedap Malam, Surabaya, Minggu (15/3/2020).

Baca juga: Risma: Kalau Ada Orang Tidak Mau Jabat Tangan, Gak Perlu Tersinggung!

Risma juga menegaskan Pemerintah Kota Surabaya, belum mengambil kebijakan sistem “lockdown” atau isolasi sebagai dampak antisipasi penyebaran virus corona.

Menurut dia Kota Surabaya belum dilakukan lockdown karena pertimbangan ekonomi. “Kita coba lihat Korea Selatan yang membuktikan tidak perlu lockdown. Tapi yang penting adalah kita disiplin,” ujarnya.

Dia juga menjelaskan tentang dua orang di Surabaya yang dikabarkan terjangkit Covid-19. Menurutnya mereka tidak positif Covid-19 dan sekarang sudah dipulangkan, satu orang bukan warga Surabaya.

Selain itu, pihaknya telah berdiskusi soal meliburkan sekolah dan akhirnya melalui Dinas Pendidikan Surabaya memutuskan untuk meliburkan siswa tingkat TK, SD dan SMP.

“Kalau memang dirasa perlu akan kita lakukan. Tapi sebenarnya saya ingin membagikan vitamin untuk jaga imunitas kepada mereka. Tapi kalau diliburkan sulit untuk mencari mereka,” kata Risma.

Pihaknya juga sudah mengeluarkan surat edaran imbauan kepada warga yang bepergian ke luar negeri. “Sebaiknya ditunda dulu atau kalau memang mendesak sebaiknya mengkarantina diri sepulang dari luar negeri,” imbaunya.

Menurut dia yang paling penting menghadapi wabah virus Covid-19 adalah disiplin menjaga hidup sehat. Dia kembali mengingatkan warga agar segera memeriksakan diri ketika merasa tidak sehat.

“Jangan sampai datang ke rumah sakit ketika dalam kondisi akut karena bisa terlambat nanti. Saya tegaskan lagi pemeriksaannya gratis. Covid-19 bisa disembuhkan,” tegasnya.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo menyampaikan kepada para kepala daerah untuk berkonsultasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam menentukan status kedaruratan wilayahnya selama penanganan Covid-19.

Presiden Jokowi mengatakan kepala daerah dapat berkonsultasi dengan BNPB untuk menentukan status siaga darurat, atau tanggap darurat bencana non-alam dalam penanganan Covid-19 di wilayahnya.

“Berdasarkan status kedaruratan tersebut, jajaran pemerintah daerah dibantu TNI dan Polri serta dukungan pemerintah pusat untuk terus melakukan langkah-langkah dalam mengatasi penyebaran Covid-19,” tambahnya.

Jokowi meminta kepala daerah, baik itu gubernur, bupati dan wali kota untuk terus memantau kondisi daerah masing-masing, serta berkonsultasi dengan pakar medis untuk menelaah situasi yang terjadi.

Kepala Negara menekankan yang terpenting saat ini adalah menjaga interaksi sosial (social distancing) untuk mencegah meluasnya penularan virus corona.

Maka itu, beberapa opsi kebijakan dapat diambil seperti menerapkan pembelajaran dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa, serta bekerja dari rumah secara daring (online) bagi para pekerja.

Presiden juga mengimbau untuk setiap pemangku kepentingan agar menunda kegiatan yang melibatkan banyak peserta. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS