KEDIRI – Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana mendapati banyak antrean warga saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Kediri, kemarin.

Dia tidak ingin kondisi karena sistem layanan yang masih manual seperti itu terus berlangsung. Kader PDI Perjuangan ini minta sistem layanan segera diubah digital.

“Ada salah satu bagian ruangan kalau mengurus, mengubah KK di akta masih manual. Dokumen yang jumlahnya jutaan masih di-cek oleh dua atau tiga orang. Makanya akhirnya menimbulkan kerumunan dan proses pengurusannya lama,” ungkap Dhito, Sabtu (30/4/2021).

Baca juga: Temukan Parkir Liar di Depan Kantor Dinas, Mas Bup: Tertibkan!

“Ini yang saya minta kepala dinas untuk dipercepat. Jadi, sebenarnya dalam mengecek dokumen sudah tidak lagi waktunya mengecek dengan manusia. Jumlah jutaan itu sudah harus dengan data base,” tambah Mas Bup, sapaan akrabnya.

Terkait itu, Mas Bup juga minta agar kepala dinas terkait segera melakukan pendataan besaran anggaran untuk program digitalisasi dalam pengurusan dokumen.

“Saya minta dimulai hari ini nanti diajukan besaran anggarannya. Kita mulai geser dari ke digitalisasi atau data base semua,” kata dia.

Yang dijadikan persoalan, sebut Dhito, kalau akte itu di bawah 2014, petugas mengaku kesulitan. Artinya tujuh tahun lalu dengan tumpukan dokumen banyaknya tidak bisa.

“Saya sampaikan tidak ada alasan buat pemerintah mau tahun 2011, 2010, 2002, 2001 harus tetap dilayani dengan cepat dan baik. Makanya solusinya harus mulai data diubah dari kertas menjadi dokumen disimpan di komputer,” tegasnya.

Terkait dengan calo, Mas Bup juga berharap tidak ada praktik calo di instansi yang ada di Kabupaten Kediri. Namun, dengan pengetatan diharapkan lama-lama praktik calo akan hilang.

Saat Dhito dialog dengan warga yang hendak mengurus surat-surat di Dispendukcapil Kabupaten Kediri, beberapa warga mengeluhkan lama menunggu petugas untuk mengurus berkasnya. Bahkan, warga harus datang sejak pagi.

Namun, setelah diurus petugas akhirnya diketahui berkas yang bersangkutan ternyata bermasalah. Antara berkas di KTP dengan berkas lainnya ada nama yang tidak sama, sehingga harus dibenahi terlebih dahulu. Untuk sementara, warga bersangkutan diperbarui KTP miliknya dengan data yang benar. (putera/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS