SURABAYA – Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono menyerap beragam aspirasi saat kegiatan reses yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan untuk penyusunan kebijakan pembangunan di Kota Pahlawan.

“Aspirasi masyarakat adalah bahan baku penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan kota,” kata Adi Sutarwijono dalam keterangannya kepada media di Surabaya, Senin (16/10/2023).

Menurutnya, seluruh anggota DPRD Surabaya baru selesai melakukan penjaringan aspirasi masyarakat, awal pekan lalu sampai awal pekan ini. Para legislator bertemu warga di daerah pemilihannya, dan menyerap beragam aspirasi pembangunan.

Setelah ini, lanjut dia, DPRD bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan membahas rancangan APBD Surabaya 2024. Direncanakan APBD 2024 ditetapkan 10 November, bertepatan dengan Hari Pahlawan.

“Isu-isu yang muncul dan juga permasalahan ketika penjaringan aspirasi masyarakat akan menjadi bagian penting dalam pembahasan APBD tahun 2024. Para legislator akan membahas bersama Pemerintah Kota Surabaya,” terangnya.

Selama penjaringan aspirasi, anggota dewan juga blusukan keluar masuk kampung, melakukan inspeksi lapangan, untuk mencek temuan-temuan masalah yang disampaikan warga.

Seperti masalah pembangunan sarana dan prasarana kampung, masalah pendidikan, kesehatan, infrastruktur pemukiman, atau penanganan sosial lainnya.

Cak Awi, sapaan akrab Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya itu, turun di kampung-kampung di kawasan Rungkut, Wonocolo, Gununganyar, Sukolilo, Tenggilis Mejoyo, Mulyorejo dan Bulak, yang menjadi daerah pemilihannya.

Dia menjaring berbagai usulan pembangunan dari pengurus kampung, kalangan penggerak kegiatan perempuan dan anak, karang taruna dan warga yang lain.

Saat reses di kampung Kali Rungkut, Adi bertemu dengan pengurus kampung. Ia mendapat curhat soal perbaikan jalan berupa pavingisasi.

“Jalan ini belum dipaving. Posisinya lebih rendah dari jalan di sekitarnya, sehingga kalau hujan, pasti kebanjiran. Tahun 2019, sudah kami usulkan. Tapi belum dikerjakan sampai sekarang. Apalagi sebentar lagi musim hujan,” kata Nanik, Ketua RW setempat.

Jono, seorang pengurus kampung setempat juga mengadukan saluran sungai yang sudah lama tidak dikeruk, sehingga mengalami pendangkalan. “Mohon segera ditangani, karena saluran ini merupakan menampung air dari berbagai tempat,” ujar Jono.

Cak Awi pun menyanggupi untuk segera menangani apa yang menjadi kekuhan dari warga.

Begitu juga saat reses di kampung Margorejo, seorang tokoh warga memberikan apresiasi atas pembenahan pelayanan publik. Sekarang, pelayanan masyarakat dilakukan di balai-balai RW.

“Kami mendukung kebijakan Wali Kota Pak Eri Cahyadi dan DPRD untuk memberikan bantuan operasional RW untuk pembayaran tagihan rekening listrik dan air. Kecepatan dan kemudahan pelayanan di balai RW sangat dirasakan warga,” kata Ketua RW di Margorejo, Imam Syafii.

Imam juga mengadukan persoalan pembangunan di kampungnya yang terhambat karena terganjal status fasilitas umum dan fasilitas sosial yang belum tercatat menjadi aset Pemkot Surabaya.

“Kemana kami harus mengadukan supaya cepat tertangani,” kata Imam. Adi menyarankan melayangkan pengaduan ke DPRD supaya segera ditangani.

Saat di kampung Medokan Semampir, Adi menerima curhat dari warga kampung karena belum terlaksana pembangunan fisik.

“Pembenahan saluran air, pavingsiasi, dan lain-lain belum terlaksana. Kami mohon segera dilaksanakan,” kata Syaiful Rahman.

Di kampung Rungkut Menanggal, seorang warga menyampaikan atas kinerja DPRD Surabaya sehingga pembangunan di kampungnya dapat terlaksana.

“Pembangunan di kampung kami jalan terus. Anggota dewan sering turun. Jalan di kampung kami baru saja dibangun,” kata Ibu Jannah, warga Rungkut Menanggal menunjukkan jalan kampung yang baru selesai dipaving. (dhani/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS