BEKASI – Calon presiden (Capres) Ganjar Pranowo menyatakan bakal mengevaluasi Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang mendapat kritikan dari kalangan buruh.

Hal tersebut Ganjar sampaikan usai menghadiri acara konsolidasi UMKM di Gedung Guru Kabupaten Bekasi, Kamis (14/12/2023).

“Kami akan evaluasi UU Cipta Kerja, kami bertemu pengusaha bertemu pelaksana dari pemerintah dan buruh. Rasa-rasanya soal perburuhannya kok semuanya tidak nyaman,” kata Ganjar di lokasi.

Menurut capres nomor urut 3 itu, ketidaknyamanan kaum buruh harus diakomodir melalui ruang musyawarah agar bisa mufakat.

“Rasa-rasanya kalo buruhnya tidak nyaman, pemerintah juga tidak nyaman, mungkin ada yang keliru. Saya sampaikan di Apindo, kita harus duduk bersama untuk me-review,” ujarnya.

Mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode ini melanjutkan, beberapa pihak harus bisa mencapai titik kesepakatan bersama. Selain itu, ada solusi terbaik untuk menjalankannya.

“Umpama praktik saya waktu itu (Gubernur Jawa Tengah) kami dorong dengan subsidi di transportasi, kita siapkan rumahan untuk buruh. Memang belum banyak tapi transportasi sudah membantu. Selain itu, memastikan akses pendidikan dan kesehatan terjamin,” paparnya.

Nantinya, Ganjar akan mengajak para pemangku kepentingan berdialog agar bisa bersepakat. Selanjutnya, hasil kesepakatan tersebut menjadi dasar dalam penyusunan regulasi yang baru.

Pada kesempatan itu, Ganjar Pranowo juga menegaskan kesiapannya untuk memberantas dan membersihkan praktik pungutan liar atau pungli yang marak terjadi di dunia kerja dan industri.

Hal itu menanggapi curhatan seorang pemuda pengangguran yang mengalami kesulitan mencari pekerjaan.

Pemuda tersebut menceritakan pengalaman pahitnya ketika terpaksa menyerahkan surat lamaran kepada oknum perusahaan yang memungut biaya sebagai syarat diterima bekerja. Pengakuan tersebut diperkuat oleh pengalaman serupa dari pemuda lainnya.

Mendengar kisah tersebut, Ganjar Pranowo menyampaikan rasa miris dan keprihatinannya terhadap kondisi industri saat ini. Ia bersama Mahfud MD, rekan sejawatnya, berkomitmen untuk membersihkan praktik pungli yang meresahkan tersebut.

“Merupakan suatu kepedihan mendengar pengakuan dua orang yang harus melewati calo dan memberi uang sogok untuk mencari pekerjaan. Inilah yang harus kita berantas dan bersihkan,” tegas Ganjar.

Dia menyatakan bahwa pemerintah perlu bersikap proaktif dalam menangani dan memberantas praktik pungli. Menurutnya, praktik tersebut tidak hanya merugikan dunia industri, tetapi juga merugikan para pekerja.

“Ini bagian dari masalah yang terjadi di masyarakat, praktik pungli seperti ini. Para korban sangat disayangkan, dan inilah yang harus kita perangi serta pemerintah harus aktif menangani hal ini,” tambahnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS