TULUNGAGUNG – Badan Kebijakan Transportasi (Baketrans) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menggelar kegiatan Sosialisasi Pengembangan Konektivitas Transportasi Wilayah Tulungagung dan Sekitarnya di salah satu Hotel di wilayah setempat, Senin (23/5/2023).

Acara sosialisasi itu dihadiri anggota Komisi V DPR RI, Sri Rahayu, dan dinas-dinas terkait baik dari Pemkab Tulungagung, Pemkab dan Pemkot Kediri, maupun Pemkab dan Pemkot Blitar.

Dalam acara itu, Bupati Tulungagung Maryoto Birowo mengatakan, wilayah Provinsi Jawa Timur memiliki dua arah pengembangan. Pertama, daerah yang berorientasi ke arah laut Jawa di sisi utara, umumnya dikenal dengan sebutan Kawasan Pantura (Pantai Utara).

Kedua, daerah yang berorientasi ke arah Samudera Indonesia di sisi selatan, yang umumnya dikenal dengan sebutan Kawasan Pansela (Pantai Selatan).

Menurutnya, dengan karakteristik geografis yang berbeda, kawasan Pantura dan Pansela masing-masing memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif yang pada akhirnya mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat pada wilayahnya masing-masing.

“Saat ini diketahui bahwa masih ditemukan kesenjangan antara kawasan utara dan kawasan selatan Provinsi Jawa Timur,” kata Maryoto.

Kader PDI Perjuangan ini menambahkan, kondisi infrastruktur di kawasan utara Jawa yang lebih lengkap, telah mampu mengangkat roda perekonomian, aktivitas sosial, dan mobilitas warga.

Namun sebaliknya, karena keterbatasan infrastruktur yang ada di kawasan selatan mengakibatkan perkembangan wilayah cenderung lebih tertinggal dibandingkan kawasan utara.

Kabupaten Tulungagung, memiliki potensi wilayah yang luar biasa. Seiring dengan terbukanya akses kawasan selatan saat ini, di wilayah Kabupaten Tulungagung mulai berkembang kawasan wisata pantai seperti Pantai Gemah, Pantai Midodaren, Pantai Pacar dan beberapa lokasi Pantai yang masih terkendala dengan aksesbilitas yang belum optimal.

Selain itu, Kabupaten Tulungagung juga mempunyai potensi perikanan yang luar biasa, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya.

“Ini merupakan potensi kawasan yang sangat dimungkinkan mampu berkembang dengan pesat seiring dengan terbukanya konektivitas wilayah di kawasan selatan,” ucapnya.

Dengan terbitnya Perpres No. 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gerbangkertosusilo (Gresik Bangkalan – Mojokerto Surabaya Sidoarjo dan Tengger Semeru, serta Lamongan), Kawasan Bromo Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan, menjadi angin segar untuk pembangunan di wilayah selatan Jawa Timur khususnya.

Dalam Perpres itu, sebut Maryoto, ada beberapa kegiatan super prioritas di Kawasan Selingkar Wilis dan Kawasan Selatan antara lain Pembangunan Bandara, Pembangunan Jalan Tol Kertosono, Jalan Tol Kediri-Tulungagung dan Pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS) atau Pansela serta Pengembangan Kawasan Selingkar Wilis.

Namun demikian, sampai saat ini beberapa kegiatan super prioritas tersebut belum sepenuhnya terealisasi akibat Pandemi Covid-19 maupun kendala teknis lain yang memerlukan campur tangan pemerintah pusat untuk mengkoordinasikannya.

Untuk itu, Maryoto berharap dengan dilaksanakannya Sosialisasi Pengembangan Konektivitas Transportasi Wilayah Tulungagung dan sekitarnya, bisa dijadikan sebuah momen dan dapat dijadikan langkah awal dalan mengambil langkah-langkah strategis untuk mempercepat peningkatan konektivitas di Kabupaten Tulungagung khususnya dan Kawasan Mataraman pada umumnya.

“Kami masih sangat membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat dan DPR RI untuk terus mengawal kegiatan kegiatan strategis dalam rangka percepatan konektivitas,” tuturnya.

Percepatan konektivitas yang dimaksud, termasuk pembangunan sarana prasarana pendukung pengembangan kawasan. Seperti keberadaan pasar ikan di Tulungagung yang bisa menjadi pusat kegiatan pengembangan potensi perikanan di wilayah kawasan selatan.

Di tempat yang sama, anggota Komisi V DPR RI, Sri Rahayu mengatakan, adanya kegiatan sosialisasi Pengembangan Konektivitas Transportasi Wilayah Tulungagung dan Sekitarnya, diharapkan bisa merumuskan sebuah program pengembangan wilayah secara bersama-sama.

Baik program pengembangan wilayah yang bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota

Sebagai anggota DPR RI dari Dapil VI Jawa Timur, Sri Rahayu mengaku siap mengawal dan menindaklanjuti semua aspirasi yang masuk.

“Sebagai anggota DPR, saya mempunyai kewajiban untuk mengawal dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang dibawa dari Dapil,” kata legislator yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan itu. (sin/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS