TRENGGALEK – Dalam rangka memperingati HUT ke-80 Kemerdekaan RI dan Hari Jadi Kabupaten Trenggalek ke-831, Bupati Mochamad Nur Arifin mengeluarkan kebijakan relaksasi pajak bagi masyarakat.

Pertama, Ketua DPC PDI Perjuangan Trenggalek itu menghapuskan denda administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk tunggakan sejak tahun 2024, 2023, 2022, dan sebelumnya. Penghapusan denda berlaku mulai 15 Agustus hingga 31 Desember 2025.

“Monggo yang masih punya tanggungan pajak dan merasa berat membayar dendanya, segera dibayarkan mulai besok sampai akhir tahun karena ada penghapusan sanksi administrasi,” ujar bupati yang akrab disapa Mas Ipin, dalam siaran pers di Gedung Smart Center Trenggalek, Kelurahan Surodakan, Selasa (19/8/2025).

Dengan kebijakan ini, wajib pajak hanya perlu melunasi pokok pajaknya saja. Pemerintah daerah berharap langkah tersebut bisa meringankan beban masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak.

Selain penghapusan denda PBB-P2, Mas Ipin juga memberikan keringanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Untuk balik nama non waris, diberikan diskon sebesar 25%. Sedangkan untuk peralihan hak karena waris atau hibah antar keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus, sudah lebih dulu mendapat pengurangan 50% berdasarkan keputusan bupati tertanggal 2 September 2024.

“Jadi kalau untuk tanah waris 50%, sedangkan non waris yang jual beli utamanya, ada peralihan transfer of wealth kita beri diskon 25%,” kata Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Provinsi Jawa Timur itu.

Dia juga mengimbau notaris agar segera menyesuaikan aturan baru tersebut. “Keputusan ini berlaku sampai dengan dicabutnya keputusan bupati. Jadi cepat-cepat, ada yang belum balik nama dan segala macam, monggo dimanfaatkan,” tandasnya. (aris/pr)