BANYUWANGI – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mengutamakan kualitas makanan program Makan Bergizi (MBG) di Kabupaten Banyuwangi.

Hal itu disampaikan Ipuk agar kasus keracunan diduga akibat konsumi MBG tak terulang. Kasus keracunan dilaporkan terjadi dua kali pada sepekan terakhir. Pada kasus ini, kedua sekolah mendapat suplai MBG dari SPPG yang berbeda. Salah satu SPPG tersebut telah ditutup sementara, dan satu lagi sedang dalam proses pemeriksaan.

“Kejadian ini menjadi pelajaran bagi kita semua agar teman-teman pengelola SPPG tidak mengulangi kesalahan yang sama. Mungkin memang tidak disengaja, tapi kalau proses dan SOP-nya dijalankan dengan benar, bisa dihindari,” ujar Ipuk, saat meninjau salah satu SPPG di wilayah Kecamatan Giri, Senin (27/10/2025).

Ipuk mengatakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) di tiap SPPG harus diterapkan secara baik dan maksimal. Ia juga meminta, seluruh makanan pada menu MBG yang disajikan harus berkualitas dan higienis.

“Dengan demikian nisa dinikmati anak-anak, dengan menu yang bervariasi. Mudah-mudahan program ini bisa terus berjalan dengan baik,” jelasnya.

Pemkab Banyuwangi, lanjut dia, juga mendorong agar semua SPPG di Banyuwangi memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Kementerian Kesehatan dalam keputusannya yang terbaru mewajibkan dapur MBG memiliki SLHS yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat.

Selain itu, Ipuk juga meminta agar sanitasi di SPPG dikelola dengan baik. Ia meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) berkoordinasi dengan pengelola dapur MBG terkait pengelolaan limbah.

Menurutnya, MBG merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo untuk mendukung pemenuhan gizi para anak dan siswa. Maka dari itu, program tersebut harus didukung dengan pelaksanaan yang maksimal.

“Semoga program MBG di Banyuwangi bisa berjalan lancar dan membawa manfaat. Anak-anak bisa menikmati menu-menu yang diberikan tanpa ada lagi isu terkait makanan sisa, makanan yang dibuang, atau bahkan kasus keracunan,” jelas politisi PDI Perjuangan ini.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Banyuwangi, Amir Hidayat, mengatakan bahwa dua kasus keracunan yang terjadi telah ditindaklanjuti. SPPG yang menyuplai MBG di dua sekolah yang keracunan telah dihentikan sementara oleh kordinator wilayah BGN, hingga seluruh prosedur dan fasilitas dipenuhi sesuai hasil investigasi.

Berikutnya, proses investigasi juga masih berlangsung di SPPG lain yang menyuplai sekolah tersebut.

Dinas Kesehatan juga mendorong SPPG agar segera memenuhi SLHS. Pelatihan-pelatihan untuk penjamah pangan digelar sebagai salah satu syarat didapatkannya SLHS.

“Dari 38 SPPG yang telah beroperasi, 12 SPPG sudah menjalani proses sertifikasi SLHS dan siap diterbitkan sertifikatnya. Sisanya masih dalam tahap persiapan atau perbaikan sarana prasarana,” ujar Amir.

Untuk mendapat SLHS, ada tiga komponen yang harus dijalani SPPG. Pertama, para penjamah pangan harus mengikuti pelatihan keamanan pangan dan lulus uji kompetensi.

Kedua, SPPG telah dinyatakan layak saat inspeksi sanitasi dan kesehatan lingkungan. Hal yang dicek dalam inspeksi antara lain kualitas air bersih, pengelolaan sampah dan limbah, sirkulasi udara, dan kebersihan peralatan masak.

Ketiga, uji sampel dan pemeriksaan kesehatan. Pengujian dilakukan pada sampel akanan, alat dan penjamah makanan. Hal itu untuk memastikan tidak adanya kontaminasi dalam proses memasak menu MBG.

“Pemkab terus memantau dan memfasilitasi pengurusan SLHS,” kata Amir. (ars/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS