BANYUWANGI – Puluhan pegiat pekerja migran Banyuwangi menggelar musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan) untuk menjaring masukan terkait penguatan layanan yang lebih inklusif bagi pekerja migran di Banyuwangi, Kamis (12/12/2024).

Rembug pekerja migran tersebut diikuti puluhan kader desa peduli buruh migran (desbumi), NGO pegiat pekerja migran, serta pemerintah desa yang menjadi kantong-kantong pekerja migran di Banyuwangi.

Koordinator Migrant Care Banyuwangi, Uut Rohmatin, mengatakan gelaran rembug tersebut untuk memberikan masukan guna penguatan program pemkab terkait perlindungan dan pelayanan PMI yang telah dijalankan.

Selain itu, rembug pekerja migran itu juga sebagai upaya menjaring aspirasi kebutuhan PMI dari wilayah untuk diteruskan ke pusat.

“Gagasan yang terjaring dari sini akan kita usulkan kepada pemerintah pusat pada International Migrant Day pertengahan Desember ini untuk dijadikan bahan pertimbangan kebijakan pusat,” ujarnya.

Berbagai masukan menjadi bahasan dalam rembug tersebut. Salah satunya datang dari Rohman Hadi Sucipto, koordinator advokasi Garda PMI (NGO pegiat PMI), yang mengusulkan pembentukan satgas perlindungan pekerja migran. Menurutnya, hal itu akan efektif untuk percepatan penanganan permasalahan PMI.

Aspirasi juga datang dari Siti Khotimah yang mengusulkan pelaksanaan sosialisasi parenting bagi keluarga PMI. Marak terjadi kasus anak PMI yang putus sekolah maupun menikah dini karena pergaulan bebas.

Berbagai usulan juga banyak disampaikan oleh peserta. Mulai perluasan informasi lowongan kerja bagi difabel ke luar negeri, pemberdayaan purna PMI, hingga permohonan program penguatan literasi digital bagi PMI maupun purna PMI.

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, yang turut hadir dalam kesempatan tersebut, mengatakan bahwa pemkab berkomitmen memberikan perlindungan dan pelayanan terbaik bagi PMI, purna PMI dan keluarganya.

“Banyak program pemberdayaan yang kita gulirkan untuk peningkatan ekonomi warga. Mulai pemberian alat usaha gratis hingga pelatihan literasi keuangan agar masyarakat kurang mampu bisa mengembangkan usahanya,” ujar Ipuk.

“Ini juga kita berikan kepada purna pekerja migran agar mereka tetap berdaya setelah kembali,” imbuhnya.

Usulan dan masukan dari para peserta, tambah Ipuk, akan menjadi catatan penting bagi pemkab untuk peningkatan pelayanan terkait pekerja migran dan keluarganya.

“Kami menyadari pemkab tidak bisa bekerja sendiri. Program yang kami laksanakan tentu masih memiliki kekurangan. Sehingga, masukan-masukan seperti forum semacam ini akan menajdi pertimbangan dalam pembuatan kebijakan kami,” tandas politisi PDI Perjuangan itu. (ars/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS