GRESIK – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik mulai merealisasikan komitmen pemulihan ekonomi bagi pelaku usaha yang terdampak penataan kawasan di Desa Semambung, Kecamatan Driyorejo. Dua bulan pasca penertiban, sebanyak 43 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menerima bantuan stimulan usaha senilai Rp5 juta per orang atau total Rp215 juta.

Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani di Ruang Rapat Putri Cempo, Kamis (18/6/2026). Bantuan modal usaha itu merupakan hasil kolaborasi sejumlah perusahaan bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Gresik.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Gresik untuk memastikan penataan kawasan tetap berjalan beriringan dengan keberlangsungan ekonomi masyarakat yang terdampak.

“Bantuan stimulan usaha ini akan diserahkan kepada 43 pelaku usaha terdampak penertiban. Masing-masing menerima Rp5 juta sebagai langkah nyata pemulihan ekonomi masyarakat pasca relokasi kawasan,” ujar Gus Yani sapaan akrabnya.

Menurutnya, selama dua bulan terakhir Pemkab Gresik melakukan pendataan, verifikasi, hingga pendampingan terhadap para pelaku usaha terdampak. Hasil pemetaan kebutuhan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui kerja sama dengan perusahaan-perusahaan di wilayah Driyorejo dan Baznas Gresik agar bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran.

Yani menegaskan, penataan kawasan yang dilakukan pada April 2026 merupakan bagian dari program normalisasi saluran dan pengendalian banjir di wilayah Driyorejo dan Wringinanom. Setelah proses penataan selesai, pemerintah daerah memfokuskan perhatian pada langkah pemberdayaan ekonomi bagi warga terdampak.

“Setelah penataan kawasan dilakukan, fokus kami adalah memastikan para pelaku usaha bisa kembali bangkit dan mengembangkan usahanya,” kata Gus Yani sekaligus Ketua DPC PDI Perjuangan Gresik tersebut.

Selain bantuan modal, Pemkab Gresik juga menyiapkan lahan aset daerah seluas sekitar 1.000 meter persegi yang akan dimanfaatkan dan dikelola oleh paguyuban PKL Semambung sebagai lokasi usaha baru.

Menurut Yani, lahan tersebut diberikan dengan masa kontrak selama lima tahun. Untuk meringankan beban pelaku usaha, Pemkab juga memberikan dispensasi retribusi selama enam bulan pertama. Setelah itu, para pedagang mulai membayar retribusi sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan.

“Selain bantuan modal usaha, kami juga menyediakan lahan relokasi yang bisa dimanfaatkan paguyuban PKL Semambung. Harapannya, tempat ini bisa menjadi pusat aktivitas ekonomi baru yang tertata dan berkelanjutan,” jelasnya.

Yani juga mengingatkan pentingnya peran paguyuban dan para pedagang dalam menjaga fasilitas yang telah disediakan pemerintah.

“Kami berharap seluruh PKL dan paguyuban dapat menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan lokasi relokasi agar tetap nyaman bagi pedagang maupun pengunjung,” pesannya.

Sementara itu, salah satu penerima bantuan, M. Adhim (42), mengaku bersyukur atas dukungan yang diberikan pemerintah daerah. Menurutnya, bantuan modal usaha tersebut sangat membantu para pedagang untuk kembali memulai usaha setelah terdampak penataan kawasan.

“Dampak penertiban kemarin memang berat bagi kami. Tapi dengan adanya bantuan modal dan perhatian dari pemerintah, kami merasa tidak berjalan sendirian. Bantuan ini akan kami manfaatkan untuk menata kembali usaha demi memenuhi kebutuhan keluarga,” ungkapnya. (mus/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS