GRESIK – Proyek pelebaran jalan raya Manyar, Kabupaten Gresik, terus menjadi atensi. Selain menjadi prioritas, pemerintah juga memikirkan dampak proyek strategis nasional (PSN) tersebut.

Salah satunya, relokasi pedagang yang terdampak pelebaran jalan nasional. Pemerintah pun mengajak pengusaha di wilayah setempat untuk bersama-sama memikirkan hal itu.

Rencananya, pelebaran ruas jalan nasional ini akan dilakukan sepanjang 3,7 kilometer dengan median jalan 3 meter. Diperkirakan proyek tersebut akan menelan anggaran sebesar Rp 15 miliar dari APBN.

Sedangkan, pemerintah daerah mempunyai kewenangan pengadaan lahan. Termasuk tempat relokasi para pedagang yang terdampak.

“Sampai saat ini pemerintah daerah terus mengupayakan pembangunan stan pujasera sebagai tempat relokasi para pedagang terdampak,” ujar Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, Selasa (2/8/2022).

Oleh sebab itu, lanjut Gus Yani, pemerintah mengajak perusahaan yang tergabung dalam Forum Komunikasi Lingkungan Hidup Perusahaan-perusahaan di Sekitar Kecamatan Manyar (Formula Pertama).

“Kami mengajak perusahaan diwilayah Manyar melalui dana CSR bersama-sama membangun pujasera untuk pedagang terdampak,” imbuh bupati yang diusung PDI Perjuangan tersebut.

Gus Yani mengatakan, pembangunan stan relokasi ini selain untuk masyarakat sekitar, juga kepada perusahaan. Oleh karena itu, penyelesaian stan pujasera harus diselesaikan bersama-sama.

Pihaknya ingin komitmen perusahaan dalam pembangunan stan relokasi. Apakah akan diteruskan sesuai rencana awal dengan keterlibatan bersama atau murni dibangun pemerintah daerah melalui dana APBD.

“Pembangunan stan relokasi ditargetkan berdiri tahun ini karena BBPJN menjadwalkan pelelangan pelebaran jalan raya Manyar paling lambat pada bulan November dan pengerjaannya dimulai di bulan Januari 2023,” urainya.

Hasilnya, perwakilan pengusaha yang hadir menyatakan sepakat untuk menjalankan pembangunan sesuai rencana awal. Yakni dengan keterlibatan bersama.

Sekadar diketahui, stan pujasera nantinya dibangun dengan kapasitas 56 stan, dilengkapi dengan sarana penunjang seperti taman dan fasilitas umum yang memadai dengan lahan parkir luas, musala, serta arena permainan dan dianggarkan membutuhkan dana sebesar Rp 2,5 miliar. (mus/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS