BANYUWANGI – Pembangunan ekonomi inklusif menjadi fokus Pemkab Banyuwangi dalam merencanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019.

Itu artinya harus terjadi pemerataan pembangunan yang bisa dirasakan masyarakat hingga mereka mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan perekonomian masing-masing dengan akses dan infrastruktur yang lebih mendukung.

Anas mengatakan pihaknya berkomitmen untuk memeratakan pertumbuhan ekonomi yang adil, yang bisa dinikmati seluruh penduduk disertai upaya untuk menekan kesenjangan dan peningkatan distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat dan antar wilayah.

Untuk itu disiapkan 3 langkah pengembangan ekonomi inklusif, seperti stimulasi penambahan peluang dan perluasan skala ekonomi masyarakat, termasuk didukung pelayanan yang baik di desa-desa dengan program Smart Kampung.

Kedua memperluas kesempatan masyarakat berpartisipasi dan bergotong royong dalam setiap aktivitas pembangunan.

Terakhir, mengentaskan masyarakat miskin, memenuhi hak dasar mereka dan menjaga daya beli masyarakat dengan membangun jaringan penguat yang melibatkan lintasan instansi dan masyarakat.

“Untuk itu kami berharap peran aktif semua pihak, ada gerakan tengok kanan tengok kiri, bila menemukan tetangga kita ada yang membutuhkan bantuan silakan langsung lapor ke pegawai negeri, kepala desa atau camat yang bisa dihubungi,” kata Anas, kemarin.

Sementara itu pengukuran kinerja pada pengentasan kemiskinan akan merujuk pada angka kemiskinan yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS) Banyuwangi.

Target penurunan angka kemiskinan Banyuwangi tahun depan belum ditentukan menunggu hasil capaian kinerja tahun ini.

Tahun 2017 mereka mengeluarkan angka kemiskinan Banyuwangi yang sebesar 8,64 persen atau sejumlah 138.540 jiwa. Ditargetkan hingga akhir tahun 2018, angka berhasil diturunkan menjadi 8,45 persen atau sebanyak 135.500 jiwa.

Selain angka kemiskinan, penilaian kinerja Pemkab Banyuwangi juga dilihat pada indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan.

Indeks kedalaman kemiskinan ditargetkan turun dari 1.15 pada tahun lalu menjadi 1.12 akhir tahun 2018. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan menjadi 0,23 dari tahun lalu di 0,24.

Anas juga mengatakan, pihaknya berharap Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus meningkat, terutama dari pajak hotel, restoran, cafe, rumah makan dan usaha-usaha lain seiring terus tumbuhnya jumlah wisatawan per tahun.

Dengan PAD yang meningkat, akan lebih banyak lagi pembangunan infrastruktur ke pelosok-pelosok untuk mendukung pemerataan ekonomi masyarakat.

“Dengan dukungan infrastruktur dan teknologi informasi hingga pelosok desa diharapkan dapat membantu upaya penambahan peluang ekonomi dan perluasan skala pengembangan ekonomi masyarakat,” katanya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS