Jumat
28 Agustus 2026 | 8 : 04

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Buntut Guyon “Tampang Boyolali”, TKN: Prabowo Kurang Paham Kultur Timur

pdip-jatim-hasto-sekjen-parpol-diwawancara

JAKARTA – Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Capres-cawapres Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Hasto Kristiyanto menilai Prabowo kurang memahami budaya timur.

Hal ini dia sampaikan merespons candaan “tampang Boyolali” yang dilontarkan Prabowo beberapa waktu lalu. Menurut Hasto, apa yang disampaikan Prabowo hanya pas dalam budaya barat.

“Mungkin karena Pak Prabowo lama hidup di luar negeri sehingga tidak memahami tepo sliro dalam budaya Jawa atau kurang paham budaya Indonesia karena masa kecilnya dibesarkan di negara barat,” kata Hasto, Selasa (6/11/2018).

Hasto mengatakan, candaan ” tampang Boyolali” yang berbuntut polemik seharusnya bisa jadi pelajaran bagi Prabowo.

Dia menyebutkan, komunikasi politik yang baik dan pemahaman terhadap budaya sendiri sangat penting dalam berpolitik. Khususnya dalam kontestasi politik seperti pemilu.

Hasto mengatakan seorang calon presiden harus menggelorakan martabat rakyatnya. Bukan malah bersikap seolah merendahkan rakyat.

“Sehingga meskipun secara lahir nampak biasa, namun punya kebanggaan sebagai warga negara Indonesia,” ujarnya.

Sikap Prabowo juga dinilai kemunduran dalam demokrasi. (Baca juga: TKN: Pemimpin Itu Menebar Pesan Kebaikan, Bukan Sebaliknya)

Hasto mengatakan status apapun baik dari segi suku hingga profesi, tidak perlu dibedakan. Bahkan, tukang sapu adalah orang yang bermartabat selama dia percaya diri.

Hal yang sama berlaku bagi warga Boyolali dan warga dari daerah lainnya. “Hal ini lah yang seharusnya dilihat Pak Prabowo. Sayangnya Beliau kurang memahami kultur timur seperti ini,” ucap Sekjen PDI Perjuangan tersebut.

Sebelumnya, sejumlah warga Boyolali menggelar aksi protes warga Boyolali terhadap pidato Prabowo. Aksi tersebut berlangsung di Balai Sidang Mahesa Boyolali, Jawa Tengah, Minggu (4/11/2018).

Demo dilakukan warga Boyolali atas pernyataan Prabowo soal ‘tampang Boyolali’ yang dikaitkan dengan tidak bisa pergi ke hotel mewah.

Terkait itu, Bupati Boyolali Seno Samodro dilaporkan ke Bareskrim Polri dan Bawaslu karena dianggap memaki Prabowo sebagai buntut dari ‘tampang Boyolali’. Hasto menilai gugatan tersebut terlalu berlebihan.

“Gugatan yang ditujukan kepada Bupati Boyolali yang dilakukan oleh pendukung Prabowo berlebihan. Dari kasus tersebut, sebaiknya kita mengambil pelajaran tentang pentingnya tata krama politik dan perlunya bagi pemimpin politik untuk memahami kultur budaya bangsanya sendiri,” ujarnya.

Soal Seno yang ikut berdemo dan memberi pidato, menurut Hasto, itu adalah hal yang wajar. Demo tersebut juga dinilai sebagai bentuk peringatan kepada Prabowo agar tak sembarang berbicara.

“Apa yang dilakukan oleh Pak Seno masih wajar. Beliau mengawal rakyatnya. Dengan demikian, demonstrasi berlangsung tertib dan damai. Apa yang dilakukan sebagai bagian pendidikan politik untuk disampaikan ke Pak Prabowo agar berhati-hati dalam berbicara dan jangan eksploitir kemiskinan rakyat hanya untuk tujuan kekuasaan politik,” tuturnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Artikel Terkini

LEGISLATIF

DPRD Kota Malang Usulkan Insentif Guru PAUD Naik, Dibahas dalam APBD 2027

MALANG – DPRD Kota Malang mendorong peningkatan alokasi tunjangan insentif bagi para pendidik Pendidikan Anak Usia ...
LEGISLATIF

Abidin Fikri Salurkan Wakaf Al-Qur’an dan Bingkisan untuk Takmir Masjid di Bojonegoro

BOJONEGORO – Momentum Jumat Berkah dimanfaatkan oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Dr. H. ...
KRONIK

Setengah Jam di Posko Baguna, Tempat Para Penggembira Muktamar Melepas Lelah

JOMBANG – Matahari sedang terik-teriknya ketika jarum jam menunjuk pukul 13.30 WIB, Kamis (27/8/2026). Sinar ...
EKSEKUTIF

Bupati Malang Ingin Purna PMI Tak Kembali Jadi Pencari Kerja, tapi Penggerak Ekonomi Daerah

Bupati Malang HM Sanusi ingin purna PMI tak kembali menjadi pencari kerja, tetapi mampu memanfaatkan modal dan ...
LEGISLATIF

Fraksi PDIP Soroti APBD Perubahan Kota Madiun, Bansos Turun hingga BTT Melonjak

MADIUN — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Madiun menyoroti sejumlah perubahan komposisi anggaran dalam Raperda ...
KRONIK

Soroti Anggaran Pemeliharaan Aplikasi Rp310 Juta, Alfan PDIP Jember: Belum Sebanding Kualitas Layanan

JEMBER – Anggaran pemeliharaan aset tidak berwujud dan aplikasi layanan masyarakat sebesar Rp310,3 juta di Dinas ...