Anggota DPRD Surabaya Budi Leksono menyerap aspirasi warga dalam reses. Keluhan soal biaya pendidikan, bantuan sekolah, dan lapangan kerja menjadi perhatian utama masyarakat.

SURABAYA — Persoalan biaya pendidikan dan sulitnya mendapatkan pekerjaan masih menjadi keluhan warga Kota Surabaya. Aspirasi tersebut mengemuka dalam kegiatan reses anggota Komisi B DPRD Surabaya, Budi Leksono, di sejumlah wilayah, beberapa hari lalu.

Dalam dialog yang berlangsung terbuka, warga menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi sehari-hari, mulai dari biaya pendidikan, bantuan sekolah yang belum cair, minimnya akses lapangan kerja, hingga kebutuhan sarana lingkungan dan fasilitas pendidikan.

Saat reses Budi Leksono pada Senin (25/5/2026) Irma, salah satu warga Tembok Dukuh, mengungkapkan masih menunggu kepastian bantuan pendidikan untuk anaknya yang bersekolah di SLB Bangun Bangsa Pasar Keling.

Menurutnya, pengajuan bantuan telah dilakukan melalui kelurahan sejak tiga bulan lalu, namun belum ada perkembangan.

“Sudah diajukan sejak beberapa bulan lalu, tapi sampai sekarang belum ada kabar lagi,” ujarnya.

Keluhan serupa juga disampaikan Titin, warga Kelurahan Mojo, dalam reses Budi Leksono pada Selasa (26/5/2026). Ia mempertanyakan kejelasan pencairan Program Indonesia Pintar (PIP) serta bantuan pendidikan lainnya yang dinilai belum sepenuhnya menjangkau masyarakat.

Selain sektor pendidikan, kebutuhan lapangan pekerjaan turut menjadi perhatian warga. Roslina, warga RT 1 RW 7 saat acara reses di Tembok Dukuh, berharap pemerintah dapat membuka akses informasi dan peluang kerja yang lebih luas bagi masyarakat yang hingga kini masih kesulitan memperoleh pekerjaan tetap.

Tak hanya itu, sejumlah warga juga mengusulkan perbaikan fasilitas lingkungan, seperti penambahan lampu penerangan jalan umum (PJU), pengadaan sound system untuk kegiatan warga, hingga kebutuhan sarana pendukung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, legislator yang akrab disapa Buleks itu menilai persoalan pendidikan dan pekerjaan memang menjadi isu yang paling sering muncul dalam setiap agenda reses yang digelarnya.

“Persoalan SPP dan kebutuhan pekerjaan memang paling banyak disampaikan warga. Ini menunjukkan kondisi ekonomi masyarakat masih perlu mendapat perhatian serius,” kata Buleks.

Politisi PDI Perjuangan tersebut memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan warga akan diinventarisasi dan dikoordinasikan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

Menurutnya, pendidikan dan pekerjaan merupakan dua sektor yang sangat menentukan kualitas hidup masyarakat.

“Kami tampung seluruh aspirasi masyarakat. Persoalan pendidikan menyangkut masa depan anak, sementara pekerjaan menyangkut keberlangsungan ekonomi keluarga,” ujar Buleks, dikutip media ini, Jumat (29/5/2026).

Buleks menegaskan, reses bukan sekadar agenda formal anggota dewan, melainkan sarana untuk mendengar langsung persoalan riil yang dihadapi masyarakat dan memperjuangkannya dalam pembahasan kebijakan di DPRD.

“Reses ini merupakan bentuk tanggung jawab kami kepada masyarakat. Semua masukan akan kami tindak lanjuti dan perjuangkan agar masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,” pungkasnya. (red)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS