Bertemu Bunda PAUD Se-Kota Mojokerto, Ery Dorong Pemkot Alokasikan Dana Operasional

 11 pembaca

MOJOKERTO – Ketua Komisi III DPRD Kota Mojokerto, Ery Purwanti, meminta agar Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto memberikan dukungan pada Pokja Bunda PAUD yang ada di Kota Mojokerto, terutama terkait anggaran.

Hal tersebut disampaikan Ery Purwanti saat menjadi narasumber pada bimbingan teknis (Bimtek) “Penguatan Peran Bunda PAUD” yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto.

“Kami di Komisi III mengharapkan wali kota betul-betul memperhatikan dan memberi support terkait anggaran. Saya juga di tim anggaran DPRD akan mendorong agar ada dana operasional untuk Bunda PAUD se-Kota Mojokerto, karena selama ini memang belum ada,” terang Ery disambut antusias para peserta, Rabu (16/3/2022).

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Mojokerto itu juga menjelaskan, langkah itu perlu dilakukan karena Bunda PAUD memiliki peran penting untuk membentuk generasi penerus bangsa yang berkualitas, sehingga apa yang menjadi target Presiden Joko Widodo untuk mencapai Indonesia Emas pada 2045 bisa terealisasikan.

“Mereka ini yang mendidik dan mengembangkan generasi penerus kita. Pendidikan anak sejak dini itu kan sangat penting. Jadi, mari kita support kegiatan mereka. Selain itu, ini selaras dengan apa yang ditargetkan Presiden Jokowi untuk mencapai Indonesia Emas 2045 mendatang,” bebernya.

Politisi perempuan PDI Perjuangan itu juga menegaskan, pendidikan adalah hak bagi setiap warga, yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 31 Ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang layak.

“Sebagai institusi negara, maka wajib bagi kita untuk menjalankan amanah undang-undang tersebut,” tegas Ery.

Di hadapan Bunda PAUD kecamatan dan kelurahan se-Kota Mojokerto itu, Ery memaparkan konvensi internasional bidang pendidikan yang diselenggarakan di Dakar, Afrika Selatan. Konvensi tersebut mengamanatkan semua negara wajib memberikan pendidikan dasar yang bermutu kepada semua warga.

Selain itu, negara juga memiliki tanggung jawab untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berkesetaraan untuk mendukung kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua.

“Penyediaan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berkesetaraan ini tak terlepas dari assessment dan penilaian yang menjadi salah satu media atau sarana untuk mendukung program dan kinerja yang akan berjalan. Baik terhadap tujuan maupun pada capaian hasil pembelajaran,” tutupnya. (arul/set)