KOTA PASURUAN – Rapat Paripurna II DPRD Kota Pasuruan, Senin (24/11/2025), diwarnai kritik konstruktif dari Fraksi PDI Perjuangan terkait kondisi fiskal daerah serta arah kebijakan seperti tertuang dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026.

Juru Bicara Fraksi, Mahfud Husairi, menegaskan bahwa penurunan Transfer ke Daerah (TKD) yang cukup signifikan harus disikapi dengan penentuan prioritas belanja yang benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

Fraksi PDI Perjuangan menilai, dalam situasi fiskal yang semakin ketat, setiap rupiah anggaran harus diarahkan untuk menyelesaikan persoalan mendasar yang selama ini dibiarkan berlarut-larut.

Salah satu masalah yang disorot adalah buruknya layanan air bersih. Menurut Mahfud, problem PDAM tidak kunjung tuntas dan terus menjadi keluhan masyarakat. Mulai dari tekanan air yang tidak stabil, kualitas air berubah-ubah, sambungan sering macet, hingga jaringan baru yang justru mematikan jaringan lama.

“Selama tidak ada peta jaringan yang jelas dan perencanaan investasi yang komprehensif, PDAM akan terus menjadi beban warga dan APBD,” ujarnya.

Fraksi mendesak pemerintah untuk menyusun blueprint PDAM yang faktual dan terukur. Mencakup kondisi jaringan, titik kerusakan, prioritas perbaikan, kebutuhan investasi, rencana peningkatan cakupan layanan, hingga strategi pengurangan kehilangan air.

Dokumen ini, menurut Mahfud, harus menjadi dasar pengambilan keputusan dan penganggaran, bukan sekadar formalitas.

Selain air bersih, persoalan stunting juga mendapat perhatian serius. Fraksi menilai ketidaksinkronan data daerah dan nasional menunjukkan kelemahan sistem pencatatan tumbuh kembang anak.

Tanpa data akurat, penentuan lokus prioritas maupun intervensi berisiko tidak tepat sasaran.

“Program penanganan stunting tidak boleh terkena pemangkasan anggaran secara tidak proporsional. Justru kegiatan seremonial dan rapat harus menjadi objek efisiensi pertama,” tegas Mahfud.

Dalam rapat tersebut, Fraksi juga menyoroti kebijakan penyesuaian tambahan penghasilan pegawai (TPP) ASN. Menurutnya, efisiensi memang diperlukan, tetapi perubahan TPP tidak boleh dilakukan secara tiba-tiba tanpa simulasi matang.

Ketidakstabilan TPP dikhawatirkan memengaruhi motivasi pegawai, khususnya di sektor pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.

Pada aspek pendapatan daerah, Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah meningkatkan PAD melalui perbaikan tata kelola, bukan dengan menambah beban masyarakat.

Masih banyak titik penerimaan yang belum terdigitalisasi sehingga rawan kebocoran. Fraksi mendorong digitalisasi penuh, penguatan pengawasan, serta optimalisasi aset daerah yang tidak produktif.

Tidak kalah penting, Fraksi menyoroti ketidakjelasan penyaluran dana kelurahan yang merupakan transfer rutin dari pemerintah pusat.

Keterlambatan dana tersebut menimbulkan pertanyaan terkait akuntabilitas dan komitmen pemerintah terhadap pembangunan di tingkat kelurahan.

Menutup pernyataannya, Mahfud Husairi menegaskan bahwa APBD 2026 harus menjadi momentum pembenahan struktural.

“Dalam kondisi fiskal apa pun, pemerintah tidak boleh menghindar dari penyelesaian masalah utama yang dirasakan masyarakat setiap hari. Fraksi PDI Perjuangan akan mengawal RAPBD 2026 secara kritis dan objektif demi memastikan manfaat nyata bagi warga Kota Pasuruan,” ujarnya.

Rapat Paripurna II tersebut menjadi ruang penting bagi Fraksi PDI Perjuangan untuk menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan kepentingan publik di tengah tantangan fiskal daerah yang kian kompleks.(df/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS