BANYUWANGI – Pemkab Banyuwangi mengintensifkan pelayanan bagi warga desa dengan sistem dalam jaringan alias online. Salah satunya dalam hal penerbitan surat pernyataan miskin (SPM) yang kini berbasis online. Para operator dari seluruh desa dilatih untuk mengelola sistem online tersebut agar bisa cepat dalam melayani warga miskin.

”Sejak kemarin dilatih 217 operator dari seluruh desa/kelurahan. Yang dilatih ini bagian Kesejahteraan Rakyat di masing-masing desa/kelurahan. Inilah inovasi yang kita kerjakan konsisten untuk mendekatkan warga dengan capaian keberhasilan pelayanan di Banyuwangi. Setelah e-village budgetting, sekarang kita laksanakan SPM online. Tidak perlu lagi datang ke kantor kabupaten atau kecamatan, cukup dilakukan di desa,” ujar Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas saat melihat proses pelatihan sistem tersebut.

SPM adalah surat keterangan untuk mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang anggarannya disediakan pemerintah daerah. Para penerima SPM adalah warga miskin yang belum masuk dalam jaminan kesehatan, baik jaminan kesehatan nasional penerima bantuan iuran dan jaminan kesehatan daerah.

Anas mengatakan, program tersebut memudahkan warga desa karena lebih efektif dan efisien. ”Yang berjalan adalah datanya, bukan fisik orangnya. Datanya jalan di sistem dari desa sampai kabupaten, lalu dokumen diterbitkan di desa. Ada barcode untuk verifikasi. Ini realtime. Ini adalah buah dari pendekatan TIK ke desa dalam program Smart Kampung,” ujarnya.

Keutamaan SPM online adalah waktu pengurusan yang jauh lebih cepat, dari semula 6 hari karena harus ke kantor kabupaten, sekarang cukup 30 menit. ”Kecuali yang membutuhkan verifikasi lanjutan, maksimal 6 jam. Misalnya ada nama baru kok minta surat keterangan, maka perlu dikroscek. Ini sangat memudahkan warga desa, khususnya warga miskin,” ujarnya.

Anas berharap para operator seluruh desa tidak patah semangat menjalankan sistem anyar ini. ”Salah satu kendala daerah yang bukan kota besar seperti Banyuwangi adalah kesiapan SDM. Kami harus lakukan transformasi, menumbuhkan kesadaran melek teknologi informasi bagi operator desa. Ini tantangannya. Beda dengan di kota. Tapi kita semua senang karena aparat desa mulai terbiasa berpacu dalam inovasi. Bayangkan, yang pegang laptop ini para petugas desa lho, bukan petugas kecamatan. Saya terharu melihat semangat teman-teman di desa,” ujarnya.

Pelatihan operator desa untuk mengoperasikan sistem online ini digelar di SMKN Banyuwangi sebagai bentuk sinergi dan efisiensi. ”Jadi antara Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Dinas Pendidikan saling melengkapi. SMK-SMK sudah mempunyai laboratorium komputer, jadi tinggal digunakan operator desa. Tidak perlu proyek pengadaan komputer lagi untuk program TIK masuk desa ini, namun cukup memanfaatkan infrastruktur di sekolah,” ujar Anas.

Anas menambahkan, di tingkat nasional, Banyuwangi telah ditetapkan sebagai pilot project pendataan mandiri fakir miskin bersama 11 kabupaten/kota lainnya. ”Itu karena data kita sudah terpilah dalam 18 indikator kemiskinan. Inovasi seperti SPM online ini bagian dari penguatan basis data agar semua masalah bisa langsung tuntas di tingkat terbawah, yaitu desa,” ujar Anas.

Salah satu perangkat desa, Karimatul Hayati dari Desa Segobang, Kecamatan Licin, antusias menerapkan sistem baru ini. ”Pelayanan ke warga bisa lebih cepat, sehingga mereka bisa puas. Kami juga tidak repot mengurusnya karena semua sudah online,” katanya. (jawapos)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS