SURABAYA – Tingginya harga beras yang terjadi saat ini di sejumlah kota Jawa Timur mendapat perhatian serius dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur sebagai pihak yang mengetahui tata niaga pasokan beras diminta segera turun tangan.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan Erma Susanti mendesak Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jatim dan Bulog Divre Jatim segera mengintensifkan koordinasi dalam menangani lonjakan harga beras, khususnya beras kualitas premium.

Erma mengatakan, kenaikan harga sudah mulai dirasakan di banyak wilayah, dan pemerintah daerah wajib bertindak cepat agar beban masyarakat tidak semakin berat.

“Ya ini Bulog harus intensif mengeluarkan berasnya dengan harga yang murah. Ada pergerakan harga dan di beberapa daerah harganya sudah naik,” ujar Erma, dikutip Senin (22/9/2025).

Anggota Komisi B ini menyebut bahwa harga beras premium dalam kemasan lima kilogram telah mencapai Rp83 ribu, jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) Bulog yang seharusnya sekitar Rp55 ribu.

“HET Bulog Rp 55 ribu, tapi ternyata sejenisnya sudah enam puluhan, bahkan ada beras murah dijual lima delapan ribu,” ucapnya.

Berdasarkan data dari panel harga Badan Pangan Nasional (Bapanas) per 11 September 2025, rata-rata harga beras kualitas medium secara nasional adalah Rp14.530/kg, sementara kualitas premium berada di level Rp16.280/kg, naik sekitar 7-10 persen dibanding bulan sebelumnya.

Kenaikan ini dipicu oleh distribusi yang belum merata dan pasokan yang sedang mengalami tekanan akibat musim tanam, cuaca, dan logistik ke daerah terpencil.

Begitu juga problem keberadaan beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) yang ada, perlu ada perbaikan. Pasalnya masih banyak masyarakat juga kesulitan mendapatkan beras ini. Sehingga penyaluran beras SPHP menunjukkan kondisi yang masih perlu diperbaiki.

Total alokasi SPHP untuk provinsi ini mencapai 173.000 ton, tetapi realisasi penyalurannya baru sekitar 5,73 persen dari jumlah tersebut.

Bulog memastikan stok SPHP di gudang di Malang, misalnya, masih cukup, tercatat 68.000 ton stok di gudang dengan target penyaluran 23.000 ton hingga akhir tahun, sehingga stoknya surplus sekitar 45.000 ton untuk wilayah Malang.

Kondisi ini memberikan gambaran bahwa meski stok tersedia, distribusi SPHP belum berjalan optimal, terutama ke pasar tradisional dan daerah-daerah yang terdampak kenaikan harga paling tinggi.

Erma menegaskan bahwa Bulog dan Disperindag Jatim harus mempercepat distribusi, melakukan operasi pasar, dan memperluas akses SPHP agar masyarakat bisa membeli beras dengan harga yang wajar.

“Koordinasi Bulog dengan Disperindag Jatim harus diperkuat. Jangan sampai masyarakat semakin kesulitan hanya karena harga beras yang tak terkendali. Pemerintah daerah harus hadir memberi kepastian,” pungkas anggota DPRD Jatim dari Daerah Pemilihan (Dapil) Blitar-Tulungagung ini. (yols/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS