KEDIRI – Anggota Komisi B DPRD Kota Kediri Yuzar Rasyid mengingatkan warga agar memeriksa data kesejahteraan yang menjadi acuan penyaluran bantuan sosial. Warga yang merasa klasifikasi desilnya tidak sesuai kondisi nyata dapat mengajukan pemutakhiran melalui kantor kelurahan.

Hal itu disampaikan Yuzar saat menggelar sarasehan dan dialog warga di Jalan Medang Kamulan, Kelurahan Balowerti, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Minggu (11/10/2026). Dalam pertemuan tersebut, ia menjelaskan perubahan klasifikasi desil serta memperkenalkan layanan digital untuk membantu warga mengakses data kependudukan dan kesejahteraan sosial.

Menurut Yuzar, perubahan desil dapat dipengaruhi data yang tercatat dalam sistem pusat, termasuk informasi kepemilikan aset dan rekam transaksi keuangan. Namun, data tersebut belum tentu sepenuhnya menggambarkan kondisi warga di lapangan sehingga perlu ada mekanisme koreksi.

“Jika merasa data tidak sesuai, warga dapat mengajukan penyesuaian melalui kantor kelurahan. Mekanisme ini sudah berjalan dan banyak warga yang telah memanfaatkannya dalam dua minggu terakhir,” benernya.

Legislator Fraksi PDI Perjuangan tersebut mendorong warga yang menemukan ketidaksesuaian untuk menempuh prosedur pemutakhiran data agar kondisi sosial ekonomi mereka dapat dinilai berdasarkan informasi yang tepat.

Dalam kesempatan yang sama, Yuzar memperkenalkan layanan Integrasi Kependudukan Desa (IKD), yang menurut penjelasannya memungkinkan warga memperbarui data kependudukan melalui ponsel menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Warga yang kesulitan mengakses layanan secara mandiri dapat meminta bantuan melalui kantor kelurahan.

Yuzar juga mengenalkan aplikasi Perlinsos untuk memudahkan warga mengakses dan memantau data kesejahteraan sosial melalui ponsel.

Selain persoalan data bantuan sosial, warga menyampaikan aspirasi mengenai fasilitas lingkungan, termasuk gapura yang kondisinya sudah lapuk dan membutuhkan perbaikan.

Menanggapi keluhan tersebut, Yuzar menjelaskan bahwa mekanisme pengajuan pembangunan lingkungan telah berubah. Program Prodamas dan Pokmas, menurut dia, sudah tidak lagi berjalan sehingga usulan pembangunan kini dikembalikan melalui mekanisme kelembagaan di tingkat kelurahan.

“Sekarang pemerintahannya sudah berbeda. Prodamas dan Pokmas sudah tidak ada lagi. Semua pengajuan dikembalikan ke kelurahan,” jelasnya.

Yuzar mengaku tidak dapat menjanjikan ketersediaan anggaran untuk setiap usulan. Namun, ia berkomitmen membantu mengawal aspirasi warga dengan meminta salinan berkas pengajuan untuk dipantau perkembangannya dalam waktu sekitar satu bulan.

Sarasehan tersebut juga menyediakan layanan konsultasi hukum gratis bagi warga yang membutuhkan. Kegiatan ditutup dengan kuis berhadiah sembako sebagai bagian dari interaksi bersama masyarakat. (putera/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS