PONOROGO – Buntut dari viralnya sumbangan uang untuk membeli mobil yang dibebankan kepada orang tua/wali murid, Kepala SMPN 1 Ponorogo, Imam Mujahid, menyatakan mundur dari jabatannya.

Hal tersebut disampaikan Imam di hadapan Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, beserta Kepala Dinas Pendidikan Ponorogo, komite, dan kepala sekolah saat rapat di Aula SMP Negeri 2 Ponorogo, Rabu (4/10/2023).

Menanggapi pengunduran diri Imam Mujahid, Bupati Sugiri merasa terharu dan memuji atas keputusan yang diambil Kepala SMPN 1 Ponorogo itu. Politisi PDI Perjuangan itu menerima surat pengunduran Imam Mujahid dan merangkulnya.

“Saya terharu. Ini satu-satunya di Ponorogo yang berani memberikan contoh bahwa belum tentu salah atau tidak, sudah siap mundur, karena viral akhirnya banyak tekanan. Beliau arif, bijaksana,” ujarnya.

Menurut Bupati Sugiri, soal apakah menerima kemunduran Kepala SMPN 1 Ponorogo tersebut, pihaknya akan melihat duduk permasalahannya. Ia pun berharap, dari kejadian ini bisa diambil pembelajarannya.

“Perkara nanti diloloskan atau tidak, kita lihat dulu. Ayo sama-sama kita arif, bijaksana, karena pendidikan benteng moral,” jelasnya.

Sebelumnya diketahui bahwa sedang heboh terkait edaran sumbangan SMPN 1 Ponorogo untuk keperluan alat musik dan mobil dengan total Rp509 juta. Per anak diharuskan untuk membayar sebesar Rp1,7 juta.

Untuk itu, Bupati Sugiri pun mengumpulkan seluruh kepala sekolah dan komite. Dari hasil rapat itu, Bupati Sugiri mengambil keputusan untuk menunda penarikan pembayaran. Kepala SMPN 1 Ponorogo memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

“Sumbangan sementara jangan bergerak dulu. Kalau kebutuhan alat musik, komputer, saya pikir kan orang tua murid ingin anaknya pinter ngaji, nyanyi. Maka dana BOS nggak mampu mengatasi itu, konsep merdeka belajar butuh gotong royong,” tuturnya.

Wakabid Pemenangan Pemilu DPC PDI Perjuangan Ponorogo itu akan mengkaji kembali bersama wali murid, kepala sekolah, komite. Ia ingin kejadian yang viral ini segera diakhiri.

“Orang tua murid ditanya, keberatan apa nggak? Kalau keberatan ya jangan. Kita nggak boleh narik iuran yang sifatnya pungutan. Inovasi boleh, tapi jangan salahi aturan,” tandasnya. (jrs/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS