LAMONGAN – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Lamongan mengapresiasi naiknya pendapatan asli daerah (PAD). Namun, fraksi juga mempertanyakan tidak dicantumkannya pendapatan dari pengembalian secara rinci pada penjabaran APBD maupun laporan keuangan daerah.

Dua hal tersebut menjadi sikap resmi fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan dalam agenda Pandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Lamongan anggaran tahun 2021 di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Senin (30/5/2022).

Juru bicara sekaligus Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Lamongan, Ratna Mutia Marhaeni mengakui adanya realisasi kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lamongan anggaran tahun 2020 dan 2021.

Bahkan, diungkapkan Ratna, kenaikannya signifikan khususnya pada jenis pendapatan lain–lain PAD yang sah dimana pada tahun 2020 sebesar Rp 320,547 miliar dan naik menjadi Rp 436,211 miliar pada tahun 2021.

Untuk diketahui bahwa, komponen Pendapatan Daerah Lamongan terdiri dari, Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah.

“Memang ada kenaikan hampir 100 miliar rupiah ini. Tapi ini dikarenakan naiknya pendapatan dari BLUD yang realisasinya sampai 365,562 miliar,” kata Ratna, Selasa (31/5/2022).

Ratna menyampaikan, pihaknya berpandangan bahwa kenaikan ini bukan karena prestasi BLUD dalam meningkatkan kinerjanya. Namun memang karena BLUD ini menerapkan sistem fleksibilitas anggaran.

“Ya, karena uang masuk dari APBD dan dikelola sendiri untuk pengeluaran operasional SKPD-nya,” ujarnya.

Selain itu uang masuk BLUD ini, ungkap Ratna, juga dari klaim-klaim JAMKESMAS, JAMKESDA, BPJS, dan lain-lain dana dari Pusat dan Daerah.

“Tapi kami (Fraksi PDI Perjuangan) tetap memberikan apresiasi positif terhadap kinerja BLUD-BLUD tersebut,” tegasnya.

Ratna juga menyampaikan, realisasi pendapatan transfer Pemerintah Pusat selama 3 tahun terakhir terjadi peningkatan yang signifikan pada semua jenis pendapatan transfer.

Menurutnya, dimulai dari DAU, DAK, DBH bukan Pajak (SDA) pada tahun 2019 sebesar Rp 1,542 triliun, tahun 2020 naik menjadi Rp 1,669 triliun dan tahun 2021 sebesar 1,637 triliun.

“Ini menunjukkan Pemkab Lamongan hidupnya semakin tinggi ketergantungannya dari Pemerintah Pusat,” ujarnya.

Ditegaskan Ratna, artinya ada data yang kurang akurat dalam penyampaiannya di pusat saat menggaet anggaran.

“Ini terkesan pencitraan, karena data yang disajikan tidak sebanding dengan data yang disampaikan saat mengejar prestasi dari berbagai lomba inovasi dan lainnya,” ucap Ratna yang juga anggota Komisi D DPRD Lamongan.

Diuraikan Ratna, terhadap realisasi lain-lain Pendapatan Asli Daerah salah satunya terdapat jenis Pendapatan yaitu lain–lain pendapatan dari SKPD. Pada jenis pendapatan ini dibagi lagi menjadi beberapa objek dan salah satunya yaitu pendapatan dari pengembalian lainnya.

Lebih lanjut Ratna menjelaskan, pada tahun 2019 realisasi sebesar Rp 5,135 miliar, dan tahun 2020 realisasi Rp 5,002 miliar dari target anggaran Rp 2,822 miliar. Sedangkan tahun

2021, pihaknya menilai, Pendapatan dari Pengembalian sama sekali tidak ada alias Nol.

“Padahal di tahun sebelumnya, hasil pemeriksaan Inspektorat dan BPK RI ada yang sudah dikembalikan. Seharusnya masuk rincian objek, kenapa bisa nol,” ungkapnya.

Ratna menyampaikan, pihaknya berpandangan bahwa objek pendapatan dari pengembalian ini tidak pernah diuraikan sampai ke rincian objek maupun sub rincian objek, baik kepada penjabaran APBD maupun CALK di Laporan Keuangan Daerah.

Ditegaskan Ratna, Fraksi PDI Perjuangan menilai hal ini melanggar Permendagri No 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah.

Fraksi pun mempertanyakan mengapa pada tahun 2021 ini tidak ada, padahal ada bukti bahwa beberapa SKPD terkena temuan dan sudah mengembalikannya ke KASDA pada periode tahun 2021.

“Untuk itu Fraksi PDI Perjuangan memohon penjelasan lebih lanjut,” pungkas Ratna, Ketua Fraksi PDI Perjuangan. (mnh/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS