SIDOARJO – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur mengajak PDI Perjuangan untuk bersama-sama penyelenggara pemilu memerangi jual beli suara dalam pelaksanaan pemilu serentak 2019. 

Hal itu dikatakan Divisi Hukum dan Penindakan Bawaslu Jatim Totok Haryono SH dalam acara Peningkatan Kapasitas Pelatih Saksi dan Guraklih yang digelar Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) PDI Perjuangan Jawa Timur di Hotel Utami, Juanda, Sidoarjo, Sabtu (29/12/2018). 

Dalam materi yang disampaikan kepada peserta, Totok Haryono SH menjelaskan hal-hal yang menjadi larangan dalam kampanye. Misalnya, mempersoalkan dasar negara, UUD 1945, mengancam melakukan kekerasan, berkampanye di tempat ibadah dan mengganggu ketertiban umum. 

“Juga menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye,” kata Totok Haryono. 

Hal itu, lanjut dia, diatur dalam Pasal 286 UU No 7/2017 tentang Pemilu. Dalam Pasal 286 penjelasan dinyatakan sebagai berikut.

“Yang dimaksud dengan menjanjikan dan atau memberikan adalah inisiatifnya berasal dari pelaksana atau tim kampanye pemilu yang menjanjikan dan memberikan untuk mempengaruhi pemilih.”

Sementara untuk materi atau barang lainnya, pasal ini menjelaskan sebagai berikut. “Yang dimaksud dengan materi lainnya tidak termasuk barang pemberian yang merupakan atribut kampanye pemilu antaralain kaus, bendera, topi, dan atribut lainnya serta biaya lainnya atau uang transport dan uang makan/minum peserta kampanye, uang biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan peraturan KPU.” Acara peningkatan kapasitas pelatih saksi dan guraklih digelar sejak Kamis hingga Minggu (27-30/12/2018). Acara diikuti ratusan pelatih saksi dari 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur. (hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS