Selasa
27 Oktober 2026 | 1 : 48

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Basarah Tegaskan Negara Harus Bisa Tuntaskan Kompensasi bagi Korban Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

pdip-jatim-250725-basarah

JAKARTA – Anggota Komisi XIII (bidang hak asasi manusia) DPR RI Ahmad Basarah menilai negara seharusnya dapat menuntaskan pemberian kompensasi bagi korban pelanggaran HAM berat masa lalu.

Kompensasi korban pelanggaran HAM sejalan dengan langkah pemerintah yang telah menetapkan Presiden ke-2 RI Soeharto sebagai pahlawan nasional dengan alasan menjunjung tinggi semangat persatuan.

“Kalau Pak Harto saja sudah diberikan pahlawan nasional, maka korban-korban pelanggaran HAM di era kekuasaan Orde Baru pun harus ada pelayanan yang maksimal dari negara,” kata Basarah dalam rapat dengar pendapat (RDP) terkait kompensasi dan pemulihan bagi saksi dan korban pelanggaran HAM berat masa lalu, Kamis pekan lalu, dikutip Senin (6/4/2026).

Ketua DPP PDI Perjuangan ini mengatakan, penyelesaian persoalan pelanggaran HAM berat masa lalu adalah tanggung jawab negara yang harus ditunaikan demi menjaga rasa keadilan.

Menurut dia, berbagai peristiwa pelanggaran HAM berat masih menjadi noda hitam dalam sejarah bangsa yang hingga kini belum terselesaikan secara tuntas.

Untuk itu, penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu, termasuk melalui mekanisme non-yudisial seperti pemberian kompensasi dan jaminan sosial, harus menjadi prioritas.

“Kalau baru urusan data korban HAM, apalagi ini penyelesaiannya masih penyelesaian yang non-yudisial ya, untuk mendapatkan kompensasi jaminan sosial dan kompensasi lainnya, menurut saya enggak cukup gitu loh untuk mengompensasi apa yang menjadi penderitaan mereka di masa lalu,” ujarnya.

Legislator dari Dapil Malang Raya ini berharap momentum pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang mengusung semangat persatuan nasional dapat dimanfaatkan untuk menuntaskan persoalan tersebut.

“Jadi mumpung Pak Prabowo ini punya semangat persatuan nasional mari kita jadikan momentum untuk memberikan kompensasi atas pemulihan pelanggaran korban HAM berat di masa lalu ini betul-betul mengangkat harkat derajat kemanusiaan para pelanggar korban pelanggaran HAM berat di masa lalu,” pungkas Basarah. (red)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

KRONIK

Atasi Kelangkaan Solar, Pemkab Bangkalan Terbitkan Edaran Khusus BBM Petani

BANGKALAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan terbitkan edaran khusus memprioritaskan alokasi Bahan Bakar ...
KRONIK

Polusi Surabaya Makin Parah, Wali Kota Eri Bongkar Penyebabnya

SURABAYA – Kondisi udara Kota Surabaya belakangan ini menjadi perbincangan hangat warganet. Sebagian dari mereka ...
EKSEKUTIF

Mas Dhito Tegaskan Pelaku Bullying di Kediri Bisa Di-DO, Guru dan Orang Tua Diminta Terlibat

KEDIRI – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menegaskan tidak akan memberikan ruang bagi tindakan perundungan ...
LEGISLATIF

Fraksi PDIP DPRD Jatim Dukung Perpres Ojol, Dewanti Desak Juknis Transparan

SURABAYA – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur mendukung penerapan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun ...
KRONIK

Pemkot Surabaya Tekan Polusi Udara Lewat Kereta SRRL dan Pembatasan Truk

SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memfokuskan penanganan polusi udara pada dua kebijakan kunci, yakni ...
KABAR CABANG

Widarto: Mitigasi Bencana Lebih Penting daripada Besarnya Anggaran

JEMBER – Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jember, Widarto, mengingatkan pemerintah dan masyarakat agar mewaspadai ...