Kamis
02 Juli 2026 | 2 : 37

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Basarah: Apa Artinya Infrastruktur Desa Maju Kalau Masyarakatnya Tidak Toleran

pdip-jatim-211121-basarah-4-pilar-1

MALANG – Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah mengatakan pengamalan nilai-nilai Pancasila harus bisa direalisasikan para kepala desa (kades) dalam setiap kebijakan pembangunan di wilayahnya.

“Itu adalah janji Bapak-Ibu sekalian setelah dilantik menjadi kepala desa, untuk setia kepada Pancasila, dan Pancasila sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan nasional,” kata Basarah di depan kades se-Kabupaten Malang yang menghadiri kegiatan Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan di Ballroom Hotel Savanna, Minggu (21/11/2021).

Selain melakukan pembangunan infrastruktur secara fisik di pedesaan, sebut Basarah, pembangunan pemahaman soal ideologi kebangsaan ini menjadi hal yang tidak dapat dipandang sebelah mata.

“Apalah artinya sebuah desa itu maju infrastrukturnya kalau masyarakatnya ternyata tidak toleran, masyarakatnya tidak saling menghormati satu sama lain. Terutama jika masyarakat itu daerahnya yang terdiri dari berbagai macam suku, dan lain sebagainya,” ujarnya.

Prinsip-prinsip dasar berbangsa dan bernegara sebagaimana yang telah dirumuskan para pendiri bangsa Indonesia, terang Ketua DPP PDI Perjuangan ini, adalah sebuah prinsip yang telah bersifat final.

Prinsip dasar yang bersifat final inilah, merupakan nilai-nilai dasar yang tidak dapat dikompromikan dan dinegosiasikan.

Yakni Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD Negara Republik Indonesia 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan bangsa Indonesia telah bersifat final.

“Jadi negeri yang kita lihat ini, adalah tugas kita untuk menjaga warisan yang telah diberikan kepada para pendahulu bangsa kita untuk anak cucu kita,” tambah dia.

Pemahaman ideologi ini, sebutnya, penting untuk dikuasai kepala desa di Kabupaten Malang, sebagai ujung tombak dalam penyelenggaraan pembangunan nasional.

Kepala desa inilah, yang kemudian menjadi garda terdepan dalam pelayanan publik sekaligus menjaga hidupnya tradisi dan adat istiadat masyarakat.

Pemikiran inilah, yang juga tertanam dalam pemerintahan Joko Widodo, yang semenjak periode pertama kepemimpinannya memiliki target untuk memulai pembangunan dari desa, membangun Indonesia dari pinggiran yang diwujudkan dalam bentuk dana desa.

“Banyak dana desa yang telah digelontorkan oleh Presiden Jokowi dengan membangun infrastruktur di pedesaan. Itu penting sebagai upaya agar masyarakat di tempat kita merasakan betul dampak pembangunan nasional di era pemerintahan Joko Widodo,” bebernya. (ace/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

EKSEKUTIF

Pemkab Gresik Gandeng LKSA Penuhi Kuota Sekolah Rakyat

GRESIK – Pemerintah Kabupaten Gresik mempercepat pemenuhan kuota peserta didik Sekolah Rakyat dengan menggandeng ...
EKSEKUTIF

Bantu Petani Tekan Biaya Produksi, Mas Dhito Salurkan Benih Jagung Rp19 M untuk 13.300 Hektare

Bupati Kediri Mas Dhito menyalurkan bantuan 200 ton benih jagung senilai Rp19 miliar untuk 13.300 hektare lahan ...
KABAR CABANG

Tutup Bulan Bung Karno, Kader Banteng Kabupaten Mojokerto Bersih-Bersih Makam Raden Wijaya

DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mojokerto menutup Bulan Bung Karno 2026 dengan aksi bersih-bersih makam Raden Wijaya ...
LEGISLATIF

DPRD Surabaya Dorong Pemkot Perluas Kemitraan Strategis Percepat Penanganan Rutilahu

DPRD Surabaya mendorong Pemkot memperluas kemitraan dengan pemerintah pusat, Pemprov Jatim, filantropi, dan swasta ...
KRONIK

Resmikan Arwalos, Sonny PDI Perjuangan Ajak Pemuda Alasmalang Aktif Bangun Desa

BANYUWANGI – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Sonny T. Danaparamita, menghadiri peresmian organisasi Arwalos ...
LEGISLATIF

Insentif Guru Non ASN di Lumajang Diproses

LUMAJANG – Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Lumajang, Supratman menegaskan bahwa dana insentif bagi guru non-ASN di ...