BANDUNG — Anggota Komisi VII DPR RI Banyu Biru Djarot menegaskan bahwa kemandirian industri pertahanan harus diupayakan, karena berkaitan dengan kedaulatan dan kemandirian bangsa sebagaimana amanat Trisaksi Bung Karno.

Hal itu dia sampaikan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke PT Pindad (Persero), Jumat (5/12/2025).

Legislator dari Dapil Jawa Timur VIII (Madiun, Nganjuk, Jombang, dan Mojokerto) itu menyebut, kemampuan Indonesia untuk memproduksi teknologi pertahanannya sendiri bukan hanya urusan ekonomi atau teknologi semata. Tapi bagian langsung dari upaya bangsa untuk berdaulat di bidang politik.

Menurutnya, sebuah bangsa tidak mungkin berdiri tegak secara politik jika kekuatan pertahanannya bergantung pada produk negara lain.

“Kemandirian pertahanan adalah tulang punggung kedaulatan politik. Tanpa kekuatan produksi dalam negeri, keputusan politik bangsa mudah dipengaruhi oleh kepentingan luar,” ungkap Banyu Biru melalui keterangan tertulis yang diterima pewarta media ini, Sabtu (6/12/2025).

Dia menegaskan bahwa amanat Trisakti Bung Karno yang terdiri dari berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam budaya tidak dapat dijalankan secara parsial.

Di sektor pertahanan, ketiga pilar itu bertemu: kedaulatan politik membutuhkan kekuatan alutsista nasional; kemandirian ekonomi hadir melalui produksi dan inovasi; dan kepribadian bangsa tercermin dalam keberanian menciptakan teknologi sendiri.

Dalam konteks itu, menurut putra tokoh nasional Eros Djarot ini, Pindad memegang peran strategis. Pengembangan Maung Electric Vehicle (EV), integrasi AI ke dalam sistem pertahanan, serta lompatan dalam industri drone nasional, menurut Banyu Biru, bukan hanya proyek teknologi, tapi bentuk nyata bangsa yang sedang memperkuat posisi politiknya di tengah dinamika global.

“Bangsa yang menguasai teknologi pertahanannya sendiri adalah bangsa yang dapat mengambil keputusan politik tanpa rasa takut. Tanpa tekanan. Tanpa ketergantungan. Itulah arti berdaulat dalam politik,” ujarnya.

Sebagai wakil rakyat dari Jatim VIII, politisi PDI Perjuangan ini menekankan pentingnya memastikan bahwa kemandirian pertahanan juga menumbuhkan partisipasi daerah.

Industri manufaktur, permesinan, hingga UMKM teknologi di Madiun, Nganjuk, Jombang, dan Mojokerto harus dilibatkan dalam rantai pasok pertahanan nasional agar kedaulatan politik tidak hanya lahir dari pusat, tetapi diperkuat oleh rakyat di daerah.

Kunjungan ini memperkuat garis perjuangan PDI Perjuangan: bahwa kedaulatan politik hanya dapat berdiri kokoh bila negara memiliki kemampuan untuk menjaga keselamatannya dengan kekuatan yang diciptakan oleh tangan anak bangsanya sendiri.

Dengan dukungan regulasi, riset, dan investasi jangka panjang, imbuh Banyu Biru, Pindad diharapkan menjadi penggerak utama kemandirian pertahanan dan pilar kedaulatan politik Indonesia (yos/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS