TULUNGAGUNG – Minimnya serapan di APBD Tulungagung 2021, membuat anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Tulungagung, Suprapto, minta Pemkab Tulungagung mengoptimalkan pembelanjaan. Terlebih di sektor infrastruktur.

“Belanja di sektor fisik infrastruktur masih rendah. Sampai bulan Juni ini masih 20 persen,” ungkap Suprapto di Kantor DPRD Tulungagung, Kamis (24/6/2021).

Dia berharap serapan di APBD Tulungagung tersebut segera dioptimalkan atau dimaksimalkan. Terlebih saat ini sudah hampir memasuki bulan Juli 2021.

“Kalau di rata-rata 12 bulan, seharusnya kan penyerapan APBD 2021 setidaknya sudah mencapai 50 persen. Ini sekarang sudah bulan ke enam,” paparnya.

Anggota Komisi D DPRD Tulungagung ini menyatakan sudah minta OPD Pemkab Tulungagung yang merupakan mitra kerjanya untuk melakukan pengoptimalan penyerapan anggaran penerimaan dan belanja daerah tersebut. Termasuk pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulungagung.

“Saat pembahasan pertanggungjawaban APBD 2020 bersama mitra kerja OPD Pemkab Tulungagung kemarin sudah kami minta pada Dinas PUPR untuk segera memaksimalkan belanja untuk infrastruktur. Kami lihat banyak kegiatan yang belum dimulai,” beber Suprapto.

Meski demikian, dia mengapresiasi kinerja Pemkab Tulungagung yang telah berhasil kembali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk LHP tahun 2020. Menurut dia keberhasilan tersebut menandakan Pemkab Tulungagung sudah baik dalam mengelola keuangan daerah.

“Meski begitu, penerimaan WTP ini bukan pula tanpa kekurangan. Karena itu, kekurangan-kekurangan tersebut perlu diperbaiki lagi pada tahun 2021 ini dengan lebih mengoptimalkan penyerapan APBD dan meniadakan segala penyimpangan,” tuturnya. (atu/pr)