SURABAYA — Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 3, Tri Rismaharini, mengemukakan strategi penting dalam peningkatan partisipasi publik dan pemberdayaan masyarakat. Strategi itu dia sampaikan di acara debat kedua Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024, Minggu (3/11/2024) malam.

Dengan tema “Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan Inovatif serta Pelayanan Publik yang Inklusif untuk Keadilan Masyarakat Jawa Timur,” debat kali ini memberi ruang bagi para calon untuk menyampaikan program dan gagasan mereka.

Dalam kesempatan itu, Risma, menekankan pentingnya pendekatan yang langsung, responsif, dan non-formal untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat Jawa Timur yang heterogen dan beragam.

Baca juga: Risma-Gus Hans Dorong Birokrasi ‘Resik’ untuk Pelayanan Publik yang Lebih Dekat dan Inklusif

Risma menggarisbawahi, kunci kesuksesan pembangunan di Jawa Timur adalah dengan melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga implementasi, sehingga pemerintah dapat benar-benar menjawab kebutuhan mereka.

“Semua dimulai dari perencanaan, bagaimana mendengarkan apa yang diinginkan masyarakat. Kita harus tahu apa passion mereka, apa yang mereka harapkan dari pemerintah,” ujar Risma.

Menurut mantan Wali Kota Surabaya dua periode itu, memahami kebutuhan masyarakat tidak hanya dapat dicapai lewat forum formal atau rapat-rapat, tapi juga melalui komunikasi langsung dengan masyarakat di lapangan.

Dia menganggap penting bagi pemerintah untuk menurunkan sekat birokrasi dan hadir langsung di tengah masyarakat untuk mendengarkan aspirasi mereka.

Dalam strategi pemberdayaan ini, Risma berencana untuk memperkuat peran pemerintah sebagai fasilitator yang membuka akses lebih luas bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam pembangunan.

“Tidak perlu formal, tetapi kita bisa langsung turun menanyakan pada masyarakat,” ungkapnya.

Pendekatan ini, menurutnya, memungkinkan masyarakat untuk merasa lebih dekat dengan pemerintah, sehingga komunikasi dan kolaborasi menjadi lebih efektif.

Risma juga menyoroti pentingnya keseimbangan dalam menangani keberagaman masyarakat Jawa Timur, yang terdiri dari berbagai latar belakang sosial, budaya, dan geografis.

Dia menyatakan, elemen-elemen berbeda dalam masyarakat Jawa Timur membutuhkan perhatian yang seimbang, agar pembangunan berjalan merata dan inklusif.

Selain itu, Risma menekankan pentingnya pengawasan dan pengendalian yang melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung.

Dalam pandangannya, masyarakat harus ikut serta dalam mengawasi jalannya program-program pemerintah, sehingga transparansi dapat terjaga dan pemerintah dapat dipantau secara aktif.

“Kita lakukan pengawasan dan pengendalian tersebut bersama masyarakat,” kata Risma.

Mantan Mensos RI itu percaya bahwa dengan memberdayakan masyarakat sebagai bagian dari proses pemerintahan, mereka akan memiliki rasa kepemilikan terhadap program yang diusung pemerintah.

Penggunaan teknologi informasi, imbuhnya, juga akan dioptimalkan agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi dan memantau program-program yang berjalan. (gio/y/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS