BALIKPAPAN – Presiden Joko Widodo menyebutkan sejumlah nama yang diusulkan sebagai calon anggota Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai dari Taufiequerachman Ruki hingga hakim Albertina Ho.

“Dewan Pengawas KPK ya nama-nama sudah masuk tapi belum difinalkan karena kan hanya 5, ada dari hakim, ada dari jaksa, ada dari mantan KPK, ada dari ekonom, ada dari akademisi, ada dari ahli pidana,” kata Jokowi dalam diskusi dengan wartawan di Balikpapan, Rabu (18/12/2019).

Lima anggota Dewas KPK rencananya dilantik bersama dengan lima komisioner KPK 2019-2023 pada 20 Desember 2019. “Ada hakim Albertine Ho, itu tapi belum diputuskan loh ya, Pak Artidjo, saya ingat tapi lupa, dan belum diputuskan,” jelas Jokowi sambil menambahkan nama Ketua KPK jilid 1 Taufiequerachman Ruki juga diusulkan sebagai calon anggota Dewas.

Presiden memastikan bahwa orang-orang yang terpilih sebagai Dewan Pengawas adalah orang-orang yang baik. “Saya kira itu namanya ya nanti ditunggu sehari saja kok, yang jelas nama-namanya nama yang baik lah, saya memastikan nama yang baik,” tegasnya.

Mengenai calon dari jaksa dan ekonom, dia belum mau menyebutkan nama-nama mereka. “Jaksa siapa ya, ada jaksa yang tidak aktif lagi (pensiun) kelihatannya, kalau ekonom masuk biar seimbang, (anggota dewan pengawas) pasti baik-baiklah,” tambah Jokowi.

Mantan Wali Kota Solo ini masih akan terus menyaring usulan nama-nama tersebut sampai Kamis (19/12/2019). “Jumat (20/12/2019) dilantik, Kamis kan sudah tahu, ini terus disaring,” ungkap dia.

Jokowi kembali menegaskan bahwa nama-nama tersebut belum final dan masih akan dibahas kembali.

Albertina Ho dikenal sebagai ketua majelis hakim yang menyidangkan kasus suap pegawai pajak Gayus Tambunan di PN Jakarta Selatan. Albertina Ho yang sekarang sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang dikenal gigih dan tegas dalam menyidangkan perkara.

Sedangkan Artidjo Alkostar adalah mantan Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung. Artidjo yang sudah pensiun pada Maret 2018 itu mendapat banyak sorotan atas keputusan memperberat vonis terdakwa kasus korupsi.

Sementara Taufiequrachman Ruki adalah Ketua KPK periode 2003-2007 dan pelaksana tugas ketua KPK 2015 yang merupakan lulusan terbaik Akademi kepolisian (Akpol) 1971.

Dewas antara lain bertugas untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, penyitaan, menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai KPK.

Dewan Pengawas juga menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan Pegawai KPK atau pelanggaran ketentuan.

Pasal 69A ayat (l) UU No 19 tahun 2019 tentang Perubahan UU KPK menyatakan “Ketua dan anggota Dewan Pengawas untuk pertama kalinya ditunjuk dan diangkat oleh Presiden Republik Indonesia”.

Kehadiran Dewan Pengawas di bawah Presiden diatur dalam Pasal 37A, Pasal 37B, Pasal 37C, Pasal 37D, Pasal 37E, Pasal 37F, dan Pasal 37G serta Pasal 69A, Pasal 69B, Pasal 69C, dan Pasal 69D. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS