JAKARTA – PDI Perjuangan mengadakan focus group discussion (FGD) tentang ekonomi gotong royong sebagai pilar ekonomi nasional di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Kamis (4/7/2019).

Kesimpulan hasil DGD ini akan disampaikan sebagai rekomendasi pada Kongres V PDI Perjuangan, di Bali, Agustus 2019 mendatang.

Ketua DPP PDI Perjuangan Mindo Sianipar mengatakan FGD ini membahas soal kebijakan pangan nasional yang akan diusulkan untuk diterapkan pada pemerintahan Presiden Joko Widodo periode kedua.

“Pada FGD ini membicarakan kebijakan pangan pada ekonomi nasional yang berbasis ekonomi gotong royong. Ekonomi gotong royong ini rohnya adalah koperasi,” kata Mindo.

Sejumlah peneliti, pengambil kebijakan, praktisi hingga investor ikut merumuskan ekonomi gotong royong yang akan dibawa ke dalam Kongres V.

Mindo mengatakan, pihaknya sangat berkomitmen dalam memperkuat ekonomi kerakyatan dengan memperbanyak kerja sama dengan semangat gotong royong.

Dia menilai, peningkatan kesejahteraan para petani dan nelayan bisa terwujud bila pemerintah mengembangkan program kemitraan pemerintah dengan rakyat serta meningkatkan lembaga ekonomi kekuatan berbasis masyarakat.

“Ini kami harapkan memberi masukan,” ujarnya.

Sejumlah ekonom hadir dalam FGD ini seperti Ketua Majelis Pakar Dewan Koperasi Indonesia Teguh Boediyana, peneliti utama Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Kementerian Pertanian Pantjar Simatupang, dan Ketua Asosiasi Peternak Layer Nasional Musbar Mesdi.

Mindo memaparkan, jalan perubahan untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong dapat ditempuh dengan sembilan misi.

Kesembilan misi itu, antara lain peningkatan kualitas manusia Indonesia, struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing, pembangunan yang merata, mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Kemudian, kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa, penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga, pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya, serta sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

“Sembilan misi ini merupakan percepatan, pengembangan dan pemajuan Nawacita I dengan konsisten menerapkan trisakti sebagai pijakan strategis operasional dengan senantiasa mengutamakan pembangunan manusia,” jelas Mindo.

Dia menambahkan, struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing akan mampu mempercepat pembangunan infrastruktur dan reformasi yang lebih kuat dan berdaya saing tinggi.

“Dengan fondasi tersebut, pada periode kedua pemerintahan, kita akan teruskan dengan upaya membuat perekonomian menjadi lebih kokoh, produktif, mandiri dan berdaya saing sehingga mampu membuka lebih banyak lagi lapangan kerja, menekan tingkat pengangguran terbuka, menurunkan tingkat kemiskinan dan mengurangi kesenjangan,” pungkasnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS