MALANG – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang Fathur Rohman minta penyusunan perubahan APBD tahun 2021 bisa mencakup upaya penanganan Covid-19.

Khususnya untuk mengoptimalkan upaya yang telah dilakukan Pemkab Malang dalam menggencarkan kegiatan vaksinasi. Sehingga target 70 persen masyarakat tervaksin untuk mewujudkan herd immunity bisa tercapai.

“Karena pandemi bisa menjadi endemi. Maka perlu program kegiatan yang mengarah kepada upaya persiapan daerah terkait kesiapan maupun infrastruktur penanganan Covid-19,” kata Fathur Rohman, Selasa (14/9/2021).

Hal itu dia sampaikan terkait pembahasan APBD Perubahan Kabupaten Malang tahun 2021. Sebelumnya, pada Senin (13/9/2021), DPRD Kabupaten Malang menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap pembahasan APBD Perubahan Kabupaten Malang tahun 2021.

Fathur Rohman menambahkan, pihaknya mendukung dan mendorong upaya pemkab untuk melakukan pencermatan terhadap belanja daerah. Juga untuk bisa menyesuaikan dan melakukan refocusing terhadap kegiatan dan program yang tidak bisa dilaksanakan karena pandemi Covid-19.

Khususnya kegiatan yang berkaitan dengan perjalanan dinas, anggaran makan dan minum untuk bisa dialihkan kepada program yang berorientasi kepada optimalisasi penanganan pandemi, pemulihan ekonomi nasional, dan pendidikan.

“Agar Dinas Pendidikan dapat mempersiapkan betul pembelajaran tatap muka dengan persiapan yang cukup dan inventarisasi kesiapan infrastruktur pendidikan yang selama ini tidak digunakan selama hampir 2 tahun,” ujarnya.

Sementara itu, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang Budi Kriswianto menyampaikan, dalam perumusan APBD 2021, dia minta Pemkab Malang untuk fokus dalam upaya pemulihan ekonomi nasional (PEN), untuk mendukung upaya pemerintah pusat.

Sehingga dalam pembahasan perubahan anggaran ini dirinya berharap ada program kerja yang mengarah dan selaras dengan program pemerintah pusat untuk mendukung PEN.

“Pada intinya semua kegiatan itu harus dilakukan sebaik mungkin tepat sasaran juga setiap langkah harus dilakukan evaluasi,” pungkas Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang tersebut. (ace/pr)