MALANG – Anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang, Zulham Akhmad Mubarrok minta program makan bergizi gratis (MBG) di Kabupaten Malang stop sementara. Ini setelah diketahui mayoritas dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi tidak mengantongi sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS).

Zulham membeberkan hasil temuannya terungkap bahwa dari 61 dapur SPPG yang beroperasi, hanya ada 1 SPPG saja yang mengantongi SLHS. 1 Dapur SPPG itu di bawah naungan Lanud Abd Saleh. Artinya, mayoritas SPPG di Kabupaten Malang menjalankan operasional tanpa mematuhi ketentuan pemerintah pusat.

”Kami sudah verifikasi ke dinas kesehatan dan hanya 1 SPPG saja yang punya SLHS. Ini parah sih. Sebab itu, kami merekomendasikan agar layanan MBG di 60 dapur lainnya stop dulu sampai dokumen terbit,” tegas Zulham, Minggu (19/10/2025).

Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang itu menyatakan bahwa inspeksi tertutup telah dilakukan selama seminggu terakhir. Hasilnya, saat ini total ada 61 SPPG yang telah operasional dan 27 SPPG yang belum operasional.

Dari semua SPPG yang ada itu, lanjut Zulham, pihak DInkes sudah melakukan pelatihan penjamah pangan untuk 46 SPPG dan sudah 20 SPPG telah menempuh inspeksi kesehatan lingkungan. Zulham mengatakan, tahapan lain yang sekarang berproses adalah pemeriksaan sample air, sample makanan dan hal teknis di UPT Labkes.

“Selama ini dalam rangka uji coba program presiden saya kira sudah cukup waktu kita beri kelonggaran. Ini karena banyak kasus keracunan dan sebagainya, ya sekarang prosedur dipenuhi dulu secara lengkap baru nanti operasional jalan lagi tidak masalah,” ujarnya.

Ketua Pansus Pajak dan Retribusi itu mewanti-wanti Pemkab Malang lebih detail dalam menjalanlan prosedur formal SPPG agar target Kabupaten Malang zero accident dari program MBG tercapai.

Meski pada faktanya, kata Zulham, SLHS bukan jadi jaminan mutlak tidak akan ada kejadian keracunan. Pada faktanya di lapangan, menjalankan dapur yang menangani minimal 3.000 porsi setiap hari itu bukan hal mudah.

“Para pemilik dapur SPPG harus paham bahwa sertifikat SLHS bukan jaminan tidak akan ada kejadian keracunan. Sertifikat itu hanya untuk memastikan kesiapan pengelolaan sesuai ketentuan guna meminimalisir potensi salah prosedur yang memicu keracunan,” kata dia.

Pria yang juga Ketua KNPI Kabupaten Malang itu menyampaikan hingga saat ini sejumlah laporan telah masuk ke DPRD. Tapi hasil verifikasi lapangan belum membuktikan adanya keracunan pada siswa karena jumlah yang dilaporkan tidak signifikan dan diduga karena faktor lain di luar MBG.

Selain itu, ungkap dia, juga ada laporan penyediaan menu yang tidak layak dan dinilai tidak memenuhi standar di salah satu SPPG di Kecamatan Gedangan.

“Laporan dan masukan kecil-kecil itu sudah kami sampaikan untuk perbaikan, tetapi saat ini saya kira logis kalau semua layanan di dapur yang belum punya SLHS untuk distop dulu untuk pembenahan dan penyelesaian prosedur di DInkes,” pungkasnya. (ull/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS