DEPOK – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengingatkan kadernya yang menjabat sebagai pimpinan dewan untuk selalu turun ke rakyat dan tahu tugas serta kewajiban yang harus dilaksanakan.
Menurut Megawati, ada dua cara untuk tetap bisa menjadi anggota legislatif. Yang pertama adalah turun ke bawah mengorganisasi rakyat, dan cara kedua juga turun ke bawah, tetapi membawa uang.
Kader PDI Perjuangan, kata Megawati, harus memilih cara yang pertama, yakni turun ke bawah mengorganisasi rakyat tanpa menggunakan politik uang.
“Saya sudah berkali-kali katakan. Kalau kalian ingin tetap menjadi anggota legislatif, maka yang harus dipilih ialah turun ke bawah mendatangi rakyat,” kata Megawati, saat membuka Sekolah Pimpinan Dewan tingkat provinsi dan kabupaten atau kota se-Indonesia Gelombang I di Wisma Kinasih, Depok, Jumat (22/11/2019).
Presiden Kelima RI ini meminta para pimpinan dewan yang mengikuti sekolah itu benar-benar mengingat dan melaksanakan resep tersebut. “Makanya kami laksanakan sekolah partai ini, supaya tahu tugas dan kewajiban, mana yang boleh, mana yang tidak,” ujarnya.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, yang mendampingi Megawati, menjelaskan bahwa acara itu sebagai tindak lanjut hasil kongres partai. Untuk menjadi partai pelopor, maka kedisiplinan kader harus diperkuat beserta soliditasnya.
“Sebelum ini juga sudah dilakukan Sekolah Sekretaris Partai. Dan kali ini adalah sekolah pimpinan legislatif,” jelas Hasto.
Total ada 18 kader PDI Perjuangan yang menjadi ketua DPRD tingkat provinsi (53 persen) dan 12 orang wakil ketua. Di tingkat kabupaten atau kota, ada 161 kader menjadi Ketua DPRD (31 persen) dan 146 wakil ketua DPRD.
“Kita bersyukur atas kerja keras bersama, pada Pemilu 2019 lalu anggota DPR meningkat dari 109 menjadi 128, anggota DPRD kabupaten atau kota dari 2.628 menjadi 3.232, dan DPRD provinsi dari 362 menjadi 418,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menyatakan, tujuan utama sekolah partai adalah agar ada kesinambungan program pembangunan nasional pemerintahan Jokowi – Ma’ruf dengan program di daerah. “Ada kesatuan, ada sinergi untuk percepatan perwujudan pencapaian visi misi secara nasional,” terang Djarot.
Berikutnya, adalah partai membekali para pimpinan dewan dengan best practices pemerintahan daerah, serta praktik komunikasi politik yang baik antara eksekutif dengan legislatif. Sekolah partai itu juga memberi penekanan terhadap proses penganggaran sehingga korupsi bisa dicegah sejak dini.
“Termasuk materi tentang bagaimana merumuskan APBD yang berpihak pada rakyat dengan sistem elektronik budgeting. Pak Ahok juga nanti akan memberikan materi,” ujarnya. (goek)
