JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mengatakan, penanganan stunting atau kurang gizi kronis membutuhkan keterlibatan masyarakat dan stakeholder terkait.

“Indonesia termasuk salah satu negara yang belum mencapai target MDGs 1.2 terkait proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum. Dengan gotong royong tersebut, target penurunan stunting dapat tercapai,” kata Puan Maharani saat membuka Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) 2018 di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (3/7/2018).

Kasus malnutrisi seperti gizi buruk dan stunting, jelas Puan, masih menjadi persoalan besar  di Indonesia yang perlu diatasi segera.

Dia mengingatkan, persoalan stunting tidak saja mengganggu pertumbuhan tumbuh anak, tetapi juga dapat menghambat perkembangan kecerdasan, serta menimbulkan kerentanan terhadap penyakit tidak menular dan penurunan produktivitas pada usia dewasa.

Pemerintah sendiri, ungkapnya, telah melaksanakan intervensi penurunan stunting terintegrasi yang difokuskan pada 100 Kabupaten/Kota pada tahun 2018. Pada tahun 2019, upaya itu juga akan diperluas dengan mencakup 160 untuk kabupaten-kabupaten di Papua dan Nusa Tenggara Timur. Sementara pada 2020 juga akan ditambah menjadi 390 kabupaten/kota dan menjadi 514 kabupaten/kota di 2021.

Puan menegaskan, pendekatan terintegrasi dan konvergensi pencegahan stunting perlu dilakukan baik di level pemerintah pusat, pemerintah daerah hingga tingkat desa.

“Stunting bukan sekadar masalah sektor kesehatan. Namun juga terkait dengan akses pangan, layanan kesehatan dasar termasuk akses air bersih dan sanitasi, serta pola pengasuhan,” ujarnya.

Untuk itu, pihaknya juga menyambut baik WNPG 2018 yang berfokus pada upaya percepatan penurunan dan pencegahan stunting melalui revitalisasi ketahanan pangan dan gizi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

“Ini merupakan forum lintas pemangku kepentingan yang dapat berperan secara strategis dalam upaya mempertemukan dan sinkronisasi berbagai program dan kebijakan pangan dan gizi dari berbagai perspektif,” jelas Puan.

Diharapkan pula,  agar WNPG mampu membangun kesadaran publik secara luas tentang keseriusan mengatasi stunting sebagai suatu keharusan, termasuk juga bagi para akademisi, pihak industri serta masyarakat.

“Sekali lagi, penanganan stunting tidak hanya dilakukan pemerintah, butuh gotong royong dari seluruh pihak dan pemangku kepentingan,” pungkas dia. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS