MOJOKERTO – Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur SW Nugroho mengatakan, persoalan banjir tahunan di wilayah Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto akibat luapan avour (saluran pembuangan air) Sumberwaru harus diatasi dengan kolaborasi antara Pemkab, Pemprov Jatim, dan pusat.

Hal ini dia sampaikan setelah mendengar langsung keluhan masyarakat sekitar avour Sumberwaru yang selalu terdampak ketika air saluran meluap.

Keluhan itu disampaikan perwakilan warga saat Nugroho menggelar Reses ke II Tahun 2022 DPRD Jatim, di Balai Desa Sedati, Kecamatan Ngoro, Rabu (1/6/2022)

“Persoalan ini tidak bisa ditangani Pemprov Jatim maupun Pemkab Mojokerto sendiri. Perlu kolaborasi antara pemkab, pemprov, dan pemerintah pusat untuk menyelesaikan persoalan banjir tahunan tersebut,” kata Nugroho.

Sebagai wakil rakyat dari dapil Kabupaten/Kota Mojokerto dan Jombang, dia menegaskan siap memperjuangkan upaya mengatasi banjir di wilayah tersebut. Untuk itu, dirinya akan berkoordinasi dengan anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Kabupaten Mojokerto dan DPR RI.

“Akan kami perjuangkan. Kami di PDI Perjuangan selalu berkolaborasi, gotong royong, baik dengan anggota Fraksi PDI Perjuangan di Kabupaten Mojokerto maupun DPR RI,” ujarnya.

Kolaborasi dalam mengatasi persoalan banjir di wilayah Ngoro, sebutnya, harus dilakukan, mengingat panjangnya jalur aliran, maupun luasan wilayah terdampaknya.

“Di situ ada kewenangan baik di pemkab, pemprov maupun pusat. Maka sudah seharusnya mereka juga duduk bersama,” tandas legislator yang juga Wakil Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim ini.

Tanpa ada upaya duduk bersama antara pusat, provinsi dan kabupaten, terang Nugroho, kecil kemungkinan masalah banjir tahunan itu bisa diselesaikan.

“Kasihan warga, saat datang ke kabupaten, katanya wewenang provinsi. Ketika datang ke provinsi katanya itu tanggung jawab pusat atau Badan Pengelola Wilayah Sungai Brantas (BPWS). Begitu seterusnya,” jelasnya.

“Karena memang ada kewenangan yang terpotong-potong di sepanjang aliran sungai itu. Sehingga sulit teratasi karena faktor kewenangan,” sambung Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim ini.

Untuk itu, pihaknya akan mendorong instansi terkait untuk melakukan koordinasi dengan Pemkab Mojokerto. Dia juga mengagendakan, bersama kepala desa yang terdampak banjir untuk mendatangi anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI yang duduk di komisi berkaitan dengan persoalan ini.

“Kalau ini diikhtiarkan, insya Allah persoalan bisa segera teratasi. PDI Perjuangan punya kader yang juga Ketua Banggar (Badan Anggaran) DPR RI. Ada juga kader duduk di komisi yang berkaitan dengan hal itu, dan kebetulan dari daerah pemilihan (dapil) Jatim,” sebutnya.

SW Nugroho juga akan minta, agar industri yang ada di kawasan Ngoro Industrial Park (NIP) juga ikut peduli terhadap persoalan banjir ini. Karena tidak dipungkiri, kawasan resapan air berkurang saat ini imbas pengembangan NIP.

“Sudah seharusnya mereka juga ikut terlibat mengatasi persoalan ini. Mestinya CSR perusahaan yang ada di NIP, juga harus didedikasikan untuk ikut mengatasi banjir tersebut,” tegas dia.

Dalam reses kemarin, warga juga menyampaikan keinginan agar persoalan kemacetan di kawasan Mojosari-Ngoro segera ditangani. Juga persoalan lahan pertanian yang terancam banjir di kawasan Ngoro.

Menurut Nugroho, terkait kemacetan, pihaknya mendorong agar rencana pembangunan jalan Tol Krian-Pandaan melewati Mojosari yang pernah diusulkan dulu, segera diwujudkan. Sebab akan berdampak atasi kemacetan di Mojosari-Ngoro.

“Untuk pertanian, bila ada yang gagal panen akibat banjir, maka Pemprov bisa membantu sebagai ganti rugi petani nantinya,” pungkas anggota Komisi B DPRD Jatim ini. (arul/pr)